alexametrics

Penjualan Properti Lesu, Penyebabnya Ternyata Ini

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, SEMARANG–Mahalnya harga tanah, bahan bangunan dan upah tenaga kerja mempengaruhi bisnis properti di Kota Semarang sepanjang 2019. Karena itu, para pelaku bisnis properti berharap iklim ekonomi dan persaingan bisnis real estate dan properti semakin baik di tahun 2020.

“Khususnya untuk rumah subsidi. Kami masih menunggu kuota dari pemerintah. Besarnya kuota sudah ditunggu-tunggu oleh para pengembang,” kata Pengurus DPD Real Estate Indonesia (REI) Jawa Tengah Bidang Pameran Juraemi kepada Jawa Pos Radar Semarang, Rabu (1/1) kemarin.

Menurutnya, bisnis properti di tahun 2019 sangat lesu. Bahkan, penjualan mengalami penurunan hingga 15 persen. “Padahal di tahun 2018, bisnis properti masih berada pada skala normal dan sangat wajar. Tapi sepanjang tahun 2019, kondisinya kurang menggembirakan,” jelasnya.

Baca juga:  Wali Kota Semarang Ceritakan Pengalamannya Bangun Usaha

Sebenarnya, kata Juremi, daya serap tinggi penjualan properti ada di Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Akan tetapi, saat ini sulit memfasilitasi kebutuhan MBR, karena harga tanah dan bahan-bahan bangunan serta upah tenaga kerja yang naik.

“Selama tahun 2019, penjualan yang naik sangat signifikan adalah rumah subsidi /subsidi selisih bunga (SSB). Namun saat ini masih terkendala program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang masih belum bisa diakses dengan baik,” jelasnya.

Masyarakat berpenghasilan rendah belum bisa mengakses Kredit Kepemilikan Rumah (KPR). Akibatnya, permintaan konsumen, khususnya di Kota Semarang belum tersedia. Mengingat harga rumah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah di wilayah Jateng Rp 140 juta di 2019.
Tak hanya persoalan tersebut, imbuhnya, kini munculnya developer baru juga turut menjadi faktor menurunnya penjualan properti.

Baca juga:  Nah Lo, ADA Siliwangi Dapat Surat Peringatan karena Jadi Pusat Kerumunan

“Sekarang kelompok developer baru tumbuh pesat. Bahkan mulai bermunculan developer perorangan. Meski ada beberapa developer masih ada yang belum bayar pajak dan tidak menyediakan fasilitas,” imbuhnya. (avi/ida)

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya