alexametrics

Warga hanya Bayar Kompensasi

Ubah Aset Pemkot jadi Hak Milik

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, SEMARANG – Satu per satu aset Pemkot Semarang disorot. Tidak hanya aset tanah yang sudah dihuni warga, bangunan pondok boro pun kini dikuasai warga. Jumlah aset tanah yang dihuni warga sebanyak 406 titik. Tersebar di 9 kecamatan. Sedangkan hunian Pondok Boro sebanyak 167 unit. Total semuanya 573 bidang aset. Karena sudah dihuni puluhan tahun, warga pun mengajukan permohonan pembelian aset pemkot tersebut. Pemkot sendiri belum bisa melakukan pelepasan aset karena terkendala perda.

Kepala Bidang Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Semarang Tanto mengatakan, pelepasan aset tersebut masih menunggu penyelesaian Peraturan Daerah (Perda). “Masih nunggu perda, sekiranya bisa kita lakukan di 2020 mendatang,” ujar Tanto kepada Jawa Pos Radar Semarang, Jumat (20/12).

Baca juga:  Ratusan Tanah Pemkot Dikuasai Warga

Semua aset tersebut, lanjutnya, sudah berpenghuni. Bahkan untuk aset bidang tanah sudah menjadi rumah penduduk yang dihuni secara turun-temurun. “Dulunya tanah bondo deso istilahnya,” katanya.

Adapun saat ini, pihaknya masih terus melakukan validasi data terkait jumlah pengajuan tersebut. “Tentunya dari pengajuan itu kita lihat kembali. Untuk waktu pelepasan kapan masih menunggu perda,” tuturnya.

Lebih rinci Tanto menyebutkan, jika persebaran aset tanah yang sudah berdiri hunian tersebut berada di Kecamatan Gajahmungkur, Semarang Selatan, Semarang Utara, Semarang Timur, Candisari, Semarang Barat, Semarang Tengah, Gayamsari dan Pedurungan. “Sedangkan untuk Pondok Boro terdapat di wilayah Kecamatan Semarang Timur,” tuturnya.

Ia juga mengatakan, jika dari jumlah yang masuk ke bagian aset tersebut bisa saja dapat berubah sewaktu-waktu. “Bisa juga nanti bertambah. Untuk sementara data aset yang tersaji untuk dilepas jumlahnya masih di bawah 600 titik. Kemungkinan masih bisa berubah-ubah terus,” katanya.

Baca juga:  Angkat Besi Sumbang Enam Atlet

Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Mualim menerangkan, jika proses pelepasan aset berbeda dengan pembahasan ruilslag atau tukar guling. Pelepasan aset, jelas dia, lebih pada adanya proses penggantian kompensasi dari warga yang menempati aset Pemkot Semarang. Mereka berhak untuk mendapatkan aset tersebut dan mengganti statusnya menjadi hak milik melalui pembayaran kompensasi.

Ya, karena telah menempatinya selama 20 tahun lebih, beranak-pinak, dan merasa nyaman tinggal di sana,” ujar politisi Partai Gerindra ini.

Karenanya, pihak dewan tidak akan menunggu waktu lagi untuk memprosesnya. “Kita menunggu Perdanya muncul terlebih dahulu. Ini masih berproses setelah ada laporan tersebut,” katanya. (ewb/aro)

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya