alexametrics

Pemprov Luncurkan Tanda Tangan Elektronik     

Perkuat Collaborative Governance Menuju Birokrasi Kelas Dunia

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, SEMARANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah meluncurkan Tanda Tangan Elektronik (TTE) dan Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE). Digitalisasi birokrasi ini merupakan salah satu upaya membangun pelayanan yang cepat, mudah, murah, efektif, efisien dan akuntabel menuju smart province.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyampaikan bahwa pengembangan TTE sebagai sertifikasi elektronik ini akan digunakan pada dokumen elektronik Pemprov Jawa Tengah. TTE adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan dan terkait dengan informasi elektronik lainnya.

”Sama dengan tanda tangan manual. TTE bersifat unik. TTE seseorang akan berbeda dengan tanda tangan orang lain,” ujarnya melalui Penjabat Sekretaris Daerah Pemprov Jawa Tengah Herru Setiadhi dalam Soft Launching Tanda Tangan Elektronik (TTE) dan Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Rabu (11/12) kemarin.

Penggunaan TTE dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat mempermudah sistem administrasi perkantoran. Karena dokumen yang telah tersertifikasi secara elektronik, dengan TTE dapat diakses secara lebih cepat, mudah, kapan saja, dan dimana saja.

”Selain itu, penerapan TTE dapat menghemat ruang penyimpanan karena dokumen dapat disimpan secara elektronik dalam awan komputasi (cloud computing). Serta menghemat biaya/anggaran untuk ATK, penggandaan, dan jasa pengiriman dokumen melalui pos,” jelasnya.

Herru berharap aplikasi tersebut bisa segera dikenal dan digunakan oleh jajaraannya. Tentu mereka mesti berlatih agar familiar dengan sistem yang baru ini. Sebab, jika hanya mengandalkan cara konvensional, termasuk tanda tangan manual, akan membutuhkan waktu.

Baca juga:  55 Peserta Lolos Seleksi Administrasi Calon Anggota Komisi Informasi Jateng

“Ini juga sebagai salah satu terobosan. Jangan sampai nanti, seumpama saya di luar kota, berkas ada di kantor. Terus beralasan saya tunda, berarti kan sudah membuang waktu, menunda pelayanan,” beber Herru, usai Launching Rintisan TTE dan Tata Naskah Dinas Elektronik, di Grhadhika Bhakti Praja, Rabu (11/12).

Lantas, seberapa aman penggunaan TTE? Dia memastikan penggunaan TTE terjamin keamanannya. Sebab, masing-masing pejabat yang tanda tangannya telah tersertifikasi, memiliki kode rahasia khusus yang hanya diketahui dirinya.

“Kami diberi kuncinya dari BSSN. Ada barcode yang kalau di-scan muncul berarti asli. Kalau tidak ya palsu. Pada beberapa dokumen, kadang tanda tangannya betul, suratnya betul, tapi digunakan untuk yang lain. Contoh, sebenarnya Bu Rina yang saya beri izin, tapi digunakan untuk Bu Tina. Jadi, ini (TTE) bisa untuk katup pengaman bagaimana legalisasi terhadap produk,” ujarnya.

Ditambahkannya, TTE memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan manual sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang (UU) nomor 11 tahun 2008 tentang Tanda Tangan Elektronik yang telah diperbarui dengan UU nomor 9 tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE).

Dalam upaya yang sama, menuju digitalisasi, Pemprov Jateng menggandeng PT Gojek untuk memanfaatkan teknologi dalam pembangunan di Jawa Tengah. Termasuk di dalamnya adalah pengelolaan aduan masyarakat terkait pelayanan publik. Kolaborasi ini kemudian dikukuhkan dalam nota kesepahaman layanan aduan terintegrasi. “Penggunaan Ekonomi Digital dalam Pembangunan Jawa Tengah dan Aduan Masyarakat”, ditandatangani oleh Penjabat Sekretaris Daerah Pemprov Jawa Tengah Herru Setiadhie dan perwakilan Gojek.

Baca juga:  UKM Expo 2021 Buka Jalan Ekspor UKM Furniture

Dalam kesempatan tersebut, juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman tentang layanan aduan terintegrasi antara Pemprov Jateng dengan pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, dan manajemen Gojek. Berbagai upaya Pemprov Jawa Tengah mulai dari digitalisasi birokrasi, reformasi birokrasi sampai dengan pemerintah kabupaten/kota dan penanganan pengaduan masyarakat secara terintegrasi, sesungguhnya serangkaian upaya dalam rangka mewujudkan Collaborative Governance menuju Birokrasi Berkelas Dunia.

“Ini belum selesai, tapi awal bagaimana menggunakan sarana prasarana sesuai kemajuan teknologi untuk memangkas beberapa layer layanan birokrasi. Termasuk merevisi regulasi yang duplikasi. Kita perkuat collaborative governance menuju pemerintahan berkelas dunia,” tegas Herru.

Headof Sales GoPay, Arno Tse mengatakan bahwa kesepahaman ini wujudnya adalah dengan memberikan kemudahan layanan keuangan dan penerimaan pembayaran melalui GoPay di bidang pariwisata, transportasi umum, pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah, serta pengembangan UMKM di Jawa Tengah. ”Dalam hal pengelolaan aduan masyarakat, kami akan memanfaatkan kanal informasi offline aplikasi GoJek untuk melakukan sosialiasi,” ujarnya di Gedung Gradika Bhakti Praja.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Riena Retnaningrum menambahkan, tanda tangan elektronik berfungsi sebagai alat untuk verifikasi dan autentifikasi atas identitas penandatanganan, sekaligus untuk menjamin kerahasiaan (confidentiality), keutuhan data (integrity), keaslian (authentication), dan ketidakterbantahan (nonrepudiation) dari sebuah dokumen. Artinya, secara hukum positif, siapapun yang diberi kewenangan untuk menandatangani secara elektronik terhadap sebuah dokumen elektronik, sama artinya dengan menunjukkan persetujuan penandatanganan atas informasi atau dokumen elektronik yang ditandatanganinya, sekaligus menjamin kebenaran isi yang tercantum dalam tulisan tersebut.

Baca juga:  Ganjar Siap Luncurkan Bank Khusus UKM dan Petani

Sebagai langkah awal, katanya, TTE milik Pemprov Jawa Tengah yang telah tersertifikasi oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE) akan digunakan pada TNDE. Di mana TNDE merupakan aplikasi manajemen surat-menyurat terintegrasi sebagai wujud penerapan tata kelola Administrasi Pemerintahan berbasis e-Government di Pemprov Jawa Tengah. Aplikasi ini terintegrasi dengan sub sistem lain melalui melalui web service. Subsistem yang terhubung di antaranya sistem informasi kepegawaian sebagai sumber data utama kepegawaian dan struktur organisasi yang ada di lingkungan Pemprov Jawa Tengah.

“Pada akhir 2019, telah dilaksanakan kegiatan integrasi TTE dengan BSrE yaitu aplikasi TNDE (e-Office Jateng) terutama pada aplikasi cuti online. Prioritas integrasi yang akan dilakukan pada tahun 2020 yaitu Modul Layanan Keuangan dengan aplikasi e-Penatausahaan dan e-Budgeting pada BPKAD Provinsi Jawa Tengah dan aplikasi Arsip Dokumen pada Dinas Arpus serta JDIH dan Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah,” tandas Riena. (sga/kom/ida)

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya