alexametrics

Kirimkan Surat Redaksi ke KPK

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, UNGARAN – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJSTK) atau BPJamsostek rayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-42 sekaligus perayaan Hari Anti Korupsi Dunia (Harkodia) 2019 di Kantor BPJSTK Cabang Ungaran Kabupaten Semarang pada Rabu (11/12) siang.

Pejabat Pelaksana Sementara (PPs) Kepala BPJSTK Ungaran Fadlila Utami mengatakan  bahwa kegiatan ini merupakan hari peringatan hari antikorupsi sedunia pihaknya mengedukasi para peserta BPJSTK.

Terkait komitmen BPJSTK dalam mendukung antikorupsi ialah pihaknya melakukan pengelolaan dana peserta BPJSTK dengan prinsip kehati-hatian dan pihaknya berusaha transparan terhadap peserta. Pihaknya mengupayakan selalu transparan. Peluncuran aplikasi BPJSTKU untuk mengecek saldo peserta dalam jaringan (daring) yang dapat dilakukan 1×24 jam.

“Kami mengedukasi pada para peserta BPJS bahwa kami mendukung antikorupsi dan dalam rangkaian kegiatan ini masyarakat menuliskan surat reaksi yang ditujukan pada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi, red) nanti akan kami kirimkan ke KPK dukungan dari peserta bahwa mereka juga antusias untuk mendukung antikorupsi,” ungkapnya.

Baca juga:  Unnes-KPK Sinergi Cegah Korupsi di Lingkungan Kampus

Adapun jumlah peserta aktif di wilayah Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga sejumlah 155 ribu dan BPJSTK terus melakukan penambahan kepesertaan dan tenaga kerja aktif. BPJSTK memiliki aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Peserta atau SIPP secara daring. Sehingga diperkiran bisa memudahkan peserta.

Sementara itu terpisah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang juga terus menjaga komitmen untuk melaksanakan praktik pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Termasuk di antaranya menerapkan transparansi dalam penempatan para pejabat yang menduduki jabatan eselon. Menurut Bupati, para pendiri bangsa telah memberikan contoh bagaimana menjalankan pemerintahan tanpa pamrih. Mereka tidak menggunakan kekuasaannya untuk memperkaya diri dan menumpuk kekayaan.

“Pemkab Semarang telah melarang para pejabat untuk menerima pemberian dari rekanan terkait proyek pembangunan. Pelaksanaan lelang pekerjaan juga telah dilaksanakan secara elektronik sehingga pelaksanaannya akan lebih transparan jelasnya,” ungkapnya. (ria/bas)

Baca juga:  Hujan Lebat, Jalan Majapahit Semarang Macet Parah

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya