alexametrics

APBD Jateng Rp 28,3 Triliun, DPRD Jateng: 14 Daerah Zona Merah Jadi Prioritas

Artikel Lain

RADAR SEMARANG.ID, SEMARANG– APBD Jawa Tengah sebesar Rp 28,3 triliun harus bisa berdampak besar bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah. Khususnya 14 daerah yang termasuk dalam zona merah angka kemiskinan harus menjadi perioritas. Pemprov diminta terus melakukan pengawasan dan inventarisasi agar tidak ada desa fiktif di Jateng.

Anggota Komisi A DPRD Jawa Tengah Tri Mulyantoro mengatakan, agar bisa berakselerasi, ke-14 wilayah (zona merah) ini harus disupport pendanaannya. Sehingga target gubernur untuk menurunkan kemiskinan ke angka rata-rata satu digit tercapai. “Kemiskinan masih menjadi persoalan serius, anggaran yang besar itu harus bisa mengkaver zona kemiskinan,” katanya.

Anto-begitu sapaan akrabnya-menjelaskan, APBD disiapkan untuk mendukung program-program pengentasan kemiskinan. Mulai dari pelatihan skill, perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), bantuan sembako dan sebagainya. “Nanti juga ada dana desa, saya rasa jika penyalurannya efektif dan tepat sasaran maka ini akan membantu dalam akselerasi pengentasan kemiskinan,” ujarnya.

Baca juga:  Tangis Haru Warnai ‘Ritual’ Basuh Kaki Ibu

Keberadaan dana desa harus dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa, peningkatan ekonomi, infrastruktur desa, dan juga mengatasi beberapa masalah sosial masyarakat. Di Jawa Tengah dengan 7.809 desanya sejauh ini tertangani dengan baik, dan dipastikan belum ada keberadaan desa fiktif. “Insya Allah tidak ada desa fiktif di Jawa Tengah sejauh ini, walaupun kita juga harus terus meng-update data terbaru terkait desa di Jawa Tengah. Jangan sampai ada,” tegasnya.

Politisi PKS ini menyarankan agar penyaluran berjalan dengan baik, maka proses ini membutuhkan kerja sama dengan stakeholder di desa terkait. Dibutuhkan komunikasi antara dewan, pemerintah, masyarakat, serta perangkat desa. Pihaknya juga meminta kepada Dinas Bapermades Provinsi maupun kabupaten/kota untuk membantu memfasilitasi anggaran-anggaran yang masuk ke desa. “Dan yang tidak kalah penting bagaimana mengawal regulasi, pemanfaatan, dan pelaksanaannya. Agar tak jadi persoalan di kemudian hari,” tambahnya.

Baca juga:  Tanggul Jebol karena Rob, Kawasan Tanjung Emas Semarang Dikepung Banjir

Wakil Ketua DPRD Jateng Quatly Abdulkadir mengatakan, perlu adanya terobosan untuk menanggulangi angka kemiskinan. Mengingat di Jateng masih ada 14 daerah yang masuk zona merah kemiskinan. Tentunya membutuhkan perhatian lebih serius agar bisa diatasi. “Perlu dilakukan terobosan oleh Pemprov Jateng kaitannya dengan pengangguran dan lapangan pekerjaan,” katanya. (fth/aro)

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya