alexametrics

Sebanyak 177 Usaha Karaoke SK Ilegal

Diminta Urus Izin Operasional

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, SEMARANG – Sebanyak 177 pengusaha karaoke di eks Lokalisasi Sunan Kuning, Kalibanteng Kulon, Semarang Barat diminta untuk segera melakukan pengurusan izin operasional.  Pasalnya, selama ini mereka dinilai ilegal lantaran tidak mengantongi izin dari Pemkot Semarang.

“Paguyuban pengusaha karaoke Sunan Kuning sudah dibentuk, jadi sekarang mereka kita minta segera mengurus legalitas ke Dinas Pariwisata Kota Semarang,” kata Kepala Satpol PP Kota Semarang Fajar Purwoto saat sosialisasi regulasi operasional usaha karaoke di eks lokalisasi Sunan Kuning, Selasa (22/10).

Sembari melakukan pengurusan izin, mereka masih diperbolehkan beroperasi. “Sudah disepakati, dengan pengelola karaoke setempat mereka masih bisa beroperasi. Karena memang itu usaha mereka. Kita tidak bisa langsung serta merta menutup usaha karaoke mereka,” ujarnya.

Baca juga:  Penghuni SK dan GBL Digantung

Dikatakannya, proses penutupan lokalisasi Sunan Kuning yang tanpa ada gejolak perlu diapresiasi oleh masyarakat. Sebab, berhasilnya proses penutupan Sunan Kuning juga atas kerja sama yang baik dengan pihak pengusaha karaoke setempat.

Fajar menegaskan jika keberadaan karaoke tersebut bukan merupakan bibit munculnya lokalisasi baru di Sunan Kuning. “Kalau masyarakat pesimistis dengan adanya karaoke berpotensi muncul lagi praktik prostitusi, itu kurang pas. Karena saya pastikan dan bisa dicek di sana sudah tidak ada WPS (wanita pekerja seksual),” tuturnya.

Sejak penutupan Sunan Kuning, lanjut dia, Pemkot Semarang telah melakukan pemasangan papan larangan aktivitas prostitusi di sana. Aturan tersebut menjadi batasan aktivitas di Sunan Kuning, tidak terkecuali pengusaha karaoke. “Nanti di sana hanya tersedia karaoke saja, tidak ada prostitusi,” tegasnya.

Baca juga:  Penutupan SK dan GBL Tak Jelas

Guna memastikan tidak digunakan sebagai ajang prostitusi, setiap kamar di tempat karaoke akan dibongkar. “Semua kamar-kamar yang ada di room karaoke,” ujarnya.

Ditegaskannya, sejak ditutup 2/3 WPS eks Sunan Kuning enggan kembali ke lokalisasi itu. Mereka berkeinginan untuk segera keluar dari zona prostitusi. “Mereka semua sudah pada mau keluar,” tuturnya.

Bagaimana dengan para pemandu karaoke? Dikatakan Fajar, setiap pemandu karaoke di Sunan Kuning nanti diwajibkan untuk memiliki kartu anggota. Kartu itu diperoleh setelah mendaftar ke paguyuban karaoke Sunan Kuning. Untuk kemudian data tersebut diserahkan ke Satpol PP Kota Semarang.

Hal itu, lanjutnya, dilakukan untuk mempermudah pengawasan keluar masuk pemandu karaoke di Sunan Kuning. “Apabila di sana tetap ada praktik prostitusi, saya sendiri yang akan menutupnya,” ujarnya.

Baca juga:  Tukar Sampah dengan Sembako dan Sayuran

Ketua Komisi A DPRD Kota Semarang Fajar Rinawan mengungkapkan, jika langkah yang diambil oleh Pemkot Semarang menutup Lokalisasi Sunan Kuning sudah tepat. Hal itu berkaitan dengan program Kemensos yang menutup semua lokalisasi di tanah air.

Sedangkan untuk pengusaha karaoke Sunan Kuning, ia juga meminta supaya segera melakukan pengurusan izin. “Apalagi, jika legalitas usaha karaoke di Sunan Kuning ada, setidaknya dapat berkontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang,” katanya. (ewb/aro)

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya