alexametrics

Warga Kebonlancung Resah

Ada Oknum Yayasan Minta Selesaikan Tanah

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, SEMARANG—Ratusan warga di wilayah Kranggan Dalam (Kebonlancung), RW 1 Kelurahan Kranggan, Kecamatan Semarang Tengah resah. Pascakedatangan oknum yang mengaku dari Yayasan Gemah Ripah dengan meminta sejumlah uang kepada warga untuk mengurus surat menjadi sertifikat Hak Milik (HM) dengan harga yang tinggi.

Akibatnya, petugas dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Semarang mendatangi kawasan tersebut untuk mengecek ke lapangan, Kamis (10/10) kemarin.

Tokoh masyarakat setempat, Is Williyanto mengatakan bahwa Yayasan Gemah Ripah lama memang ada, tapi izinnya sudah selesai sejak 1980. Kalaupun ada yayasan baru, tidak ada kaitannya dengan yayasan lama.

“Hanya namanya saja yang sama, tetapi pengurus yayasan lama sudah banyak yang meninggal dan sudah bubar. Sehingga muncullah yayasan baru dengan nama yang sama tetapi pengurusnya baru semua,” katanya.

Baca juga:  Pemkot Semarang Lelang Sebelas Jabatan Kosong, Ini Daftarnya

Yayasan baru ini, tambahnya, mendatangi satu persatu rumah warga. Mereka mengatakan akan mengembalikan atau sengaja membeli rumah warga atau warga mengembalikan uang sesuai dengan permintaan yayasan. Selain itu, yayasan baru itu menawarkan untuk mengurus HBG menjadi HM dengan harga tinggi, sehingga warga keberatan. “Warga keberatan dengan tingkah laku yayasan baru yang memaksa warga untuk mengembalikan atau menjual rumah dengan harga murah,” tambahnya.

Ketua RW 1, Hendro Gunawan mengatakan warga di daerah ini sudah menempati selama antara 20 sampai 60 tahun. Warga ingin melakukan pengurusan hak atas tanah karena saat ini ada oknum yang mengaku dan mengatasnamakan Yayasan Gemah Ripah yang baru berdiri pada 2017 merasa memiliki tanah di wilayah RW I ini.

Baca juga:  Puskesmas Buka, Pelayanan Dibatasi

“Warga RW I yang terdiri atas RT 1 sampai 7 ini, siap memperjuangkan tanah untuk kembali ke warga. Bahkan untuk HGB itu berakhir sejak 1980 dan warga sudah mengecek ke BPN bahwa tanah itu di luar HPL dan tidak ada pengelolanya. Makanya warga berusaha mengurus hak atas tanah dari warga. Dan sudah melakukan langkah-langkah dibantu oleh LPHI untuk pengurusan tanah di wilayah RW I ini,” katanya.

Hendro mengaku ada beberapa warga yang telah dimintai uang oleh yayasan baru untuk pelepasan sertifikat yang sampai saat ini belum selesai antara Rp 25 sampai Rp 110 juta. Sampai saat ini warga selalu aktif membayar pajak PBB. “Ada tiga warga yang sudah membayar, tetapi sampai saat ini belum selesai,” akunya.

Baca juga:  PPKM Dilonggarkan, Wali Kota: Sahur On the Road dan Buka Bersama Jangan Dulu

Direktur LBH Peduli Hukum Indonesia (PHI), Rohmadi mengatakan bahwa status tanah ini sekarang menjadi tanah negara. Namun warga telah menempati lebih dari 20 tahun, sehingga diprioritaskan untuk meningkatkan haknya menjadi HM. Pihaknya juga sudah melakukan audiensi dengan BPN dan ditanggapi dengan memberikan surat keterangan tentang status tanah ini.

“Makanya hari ini petugas BPN Kota Semarang yakni Kasubsi Sengketa BPN Kota Semarang melakukan survei lapangan dan data fisik. Hasilnya menunggu kalau sudah selesai akan secepatnya diberitahu,” katanya. (hid/ida)

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya