Jateng Provinsi Terinovatif 2019

RADARSEMARANG.ID SEMARANG-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng berhasil menjadi yang terbaik dalam Innovative Government Award 3 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (7/10) kemarin. Dari 218 inovasi yang diajukan, ada 3 inovasi yang membuat dewan juri angkat topi.

Tiga inovasi tersebut adalah Government Resource Management System (GRMS), Laporgub dan Perda Inovasi. Bahkan mampu mengalahkan Jawa Barat dan DKI Jakarta dalam tiga kategori penilaian sekaligus.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jateng, Prasetyo Ariwibowo menjelaskan GRMS merupakan induk sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi yang diterapkan di Pemprov Jateng. Biasanya pemerintah daerah hanya menerapkan per-item, misalnya perencanaan ada aplikasi sendiri, penganggaran sendiri, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sendiri, tidak berada dalam satu platform.

“Untuk Laporgub merupakan kanal aduan masyarakat. Sementara Perda Inovasi merupakan sebuah amanat agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemprov Jateng mengeluarkan satu inovasi setiap tahun,” kata Prasetyo, Selasa (8/10) kemarin.

Prasetyo mengatakan tiga inovasi tersebut diakui oleh dewan juri tidak ada di daerah lain. Dewan juri dalam award tersebut berasal dari berbagai kalangan dan lembaga. Dari akademisi, Kemenristek Dikti, Akademisi dan dari Kemendagri. Mereka memberi penilaian pada tiga kategori inovasi yakni Inovasi Tata Kelola Pemerintahan, inovasi Layanan Publik dan Inovasi Lainnya.

“Mereka mengatakan, minimal tiga inovasi tersebut mestinya diterapkan oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Apalagi yang GRMS dan Perda Inovasi,” katanya.

Bukan sekadar kuantitas inovasi yang jadi tolak ukur penilaian, namun juga efek yang dilahirkan bagi masyarakat. Prasetyo mengatakan 280 inovasi yang dikeluarkan Pemprov Jateng tersebut sangat berdampak pada kehidupan bermasyarakat. Dari sisi ekonomi, kebudayaan maupun birokrasi.

Dia juga menjelaskan imbas langsung kepada masyarakat itu meliputi penurunan angka kemiskinan yang cukup tinggi dan kini jadi 10,8 persen, peningkatan lapangan kerja dan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka jadi 4,22 persen. Tingkat kepuasan layanan publik yang mencapai 81,36 persen.

“Selain itu, juga ada peningkatan kinerja investasi. Terlebih Penyelenggara PTSP jadi yang terbaik Nasional 2018, Kartu Tani jadi yang terbaik nasional. SAKIP predikat A, WTP 8 kali berturut-turut, pelaporan LHKPN terbaik dari KPK, perencanaan pembangunan terbaik, dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia jadi 71,12 persen,” katanya.

Namun di sisi lain, kata Prasetyo, dewan juri juga menyangsikan apakah inovasi-inovasi tersebut bakal terus berjalan jika Gubernur Ganjar Pranowo purna tugas? Namun dengan mudah hal tersebut dipatahkan Prasetyo saat memaparkan seluruh inovasi di hadapan dewan juri.

“Saya pastikan tidak akan berhenti. Karena Pak Gub membangun sistem, bukan sekadar kepatuhan. Semua itu sudah ada peraturannya, baik Perda maupun Pergub,” katanya.

Sementara itu dalam penilaian yang dilakukan Kemendagri, ada lima cluster atau kategori dalam Innovative Government Award 3 tersebut. Yakni cluster Provinsi Terinovatif, Kota Terinovatif, Kabupaten Terinovatif, Daerah Perbatasan Terinovatif dan Daerah Tertinggal Terinovatif. Total ada 32 Pemda peraih penghargaan dengan penilaian utama Tata Kelola Pemerintahan, Layanan Publik dan Layanan Lainnya.

Untuk cluster Pemerintah Provinsi Terinovatif, Jateng berhasil menjadi yang terbaik disusul Jawa Barat, Sumatera Barat, DKI Jakarta dan Riau. Sementara untuk cluster Kota Terinovatif diraih Kota Denpasar. Untuk Kabupaten Banyuwangi berhasil menjadi Kabupaten Terinovatif.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengatakan meski secara kuantitas naik, namun untuk peraih penghargaan masih berkutat di daerah itu-itu saja. Bahkan bukan hanya ajang yang diselenggarakan di kementeriannya, namun juga di ajang penghargaan yang diselenggarakan lembaga maupun pihak lain.

“Ada banyak lembaga yang menyelenggarakan seperti ini. Tapi 80 persen yang menang sama. Jawa Tengah, Jawa Barat untuk provinsi, Banyuwangi untuk kabupaten,” katanya.

Dia berharap pemerintah daerah lain semakin semangat melakukan pembaruan-pembaruan terutama di bidang tata kelola pemerintahan dan layanan publik. Agar pembangunan dan pemerataan pertumbuhan perekonomian bisa benar-benar dirasakan masyarakat. Meskipun secara kuantitas inovasi yang dilakukan Pemerintah Daerah di tahun ini melonjak drastis sebanyak 217 persen. Karena pada tahun 2018 ada 3718 inovasi, sementara tahun 2019 sebanyak 8014 inovasi dilahirkan.

“Ke depan ini harus mewarnai pembangunan di daerah. Filosofinya adalah memangkas biaya, jalur birokrasi dan waktu. Selanjutnya harus jadi smart government. Ini harus didukung akademisi, para tokoh dan masyarakat,” kata Tjahjo.

Tiga filosofis itu pula yang oleh Gubernur Ganjar Pranowo diterjemahkan dalam pelayanan Mudah, Murah dan Cepat. Dia mengatakan intisari dari tiga pelayanan itu adalah akuntabilitas dan transparansi.

“Dengan seperti itu banyak hal yang kita peroleh, karena semua yang kita lakukan bisa dipertanggungjawabkan, sumberdaya manusia semakin baik dan yang paling penting adalah masyarakat terlayani dengan baik,” kata Ganjar.

Ganjar berharap daerah-daerah yang selama ini jadi yang terbaik dalam berbagai penghargaan dijadikan role model, baik dalam bidang tata kelola pemerintahan, tata kelola keuangan, inovasi layanan publik maupun sistem kepemimpinan.

“Jika yang the best ini diterapkan di seluruh daerah, baik Pemprov maupun Pemkab atau Pemkot akan jadi gerakan yang luar biasa. Karena yang the best itu kan sudah teruji. Untuk teknis bisa lah diatur, tapi memajukan bangsa ini yang paling penting,” katanya. (lhr/ida)