Pengelolaan Sungai Belum Optimal

RADARSEMARANG.ID, SEMARANG – Pengelolaan sungai di Jawa Tengah menjadi hal penting dan harus dibenahi dengan maksimal. Sebab, meski memiliki jumlah sungai besar tetapi masih belum terkelola secara optimal.

Ketua Komisi D DPRD Jateng, Alwin Basri mengatakan, Jateng memiliki 128 sungai induk dengan panjang lebih kurang 4.000 km, 38 waduk, 172 embung, dan 600 mata air. Jumlah tersebut tergolong besar dan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat Jateng. “Tapi memang pengelolaan sungai yang besar itu masih belum maksimal,” katanya.

Dengan kondisi tersebut, Jateng harusnya tidak kekurangan air. Selain itu, potensi air pun secara data disebutkan ada 65 miliar meter kubik per tahun. Sayangnya dari potensi sumber daya air di Jateng itu yang bisa dimanfaatkan baru 20 persen. “Nah masalahnya ini sisanya sebanyak 80 persen terbuang ke laut,” ujarnya.

Melihat berbagai potensi yang belum tergarap tersebut, Komisi D DPRD Jateng belajar tata kelola air ke Jawa Timur. Jawa Timur merupakan salah satu daerah yang sukses dalam memanfaatkan pengelolaan air di Sungai Brantas.  Di Jatim wilayah persawahan sampai sekarang ini sudah terlayani jaringan irigasi kurang lebih 900 ribu hektare, dengan perincian 39 daerah irigasi dikelola oleh pemerintah pusat, kemudian 106 daerah irigasi dengan luas 86.000 hektare dikelola oleh pemerintah provinsi kemudian sisanya yang berjumlah 8.900 daerah irigasi dengan wilayah 550 hektare dikelola oleh kabupaten/kota. “Kami melihat langsung, dan Jatim cukup bagus. Dengan begitu, bisa menjadi referensi mengingat Jateng juga memiliki sejumlah sungai besar yang belum terkelola secara optimal,” tambahnya.

Wakil Ketua DPRD Jateng, Sukirman mengungkapkan, perlu menjadi perhatian serius sekarang ini adalah pengelolaan air Sungai Bengawan Solo. Sungai tersebut mengalir melewati dua provinsi (Jateng dan Jatim), dan kerap meluap. Seperti awal tahun lalu, sungai ini meluap menutup daerah pantura terutama Kabupaten Bojonegoro dan Tuban. “Tata kelola sungai perlu kesepahaman bersama, kesepahaman antardaerah, provinsi, tidak parsial. Jadi bisa dimaksimalkan untuk kepentingan masyarakat di Jateng,” ucapnya.  (fth/ton)