alexametrics

Sekolah Tahan Rapor, Siswa Tak Boleh Ujian

Sebanyak 17 Kasus Pungli Dilaporkan

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, SEMARANG – Masih ada sejumlah sekolah di Jawa Tengah yang melakukan pungutan tidak resmi. Modusnya permintaan uang kepada orang tua siswa atau wali murid untuk studi lingkungan, pembelian seragam, pembuatan kartu pelajar, uang gedung dan beberapa lainnya. Hal ini terungkap dari laporan yang diterima Ombudsman Jawa Tengah dari masyarakat. Jumlahnya 17 laporan hingga September lalu.

Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah Siti Farida menyampaikan permintaan sumbangan seringkali berujung pada penahanan rapor siswa. ”Bahkan ada pula siswa yang tidak dapat mengikuti Ujian Nasional karena orang tua/wali murid belum melunasi sumbangan yang diminta sekolah tersebut,” bebernya kepada Jawa Pos Radar Semarang.

Farida mengatakan, dengan wajib belajar 12 tahun semestinya pembiayaan sudah menjadi tanggung jawab negara. Prinsip dasar ini harus dikawal dengan regulasi yang matang dan rinci serta mengakomodasi tingkat teknis pelaksanaan. ”Sehingga tidak lagi muncul pro dan kontra di masyarakat mengenai sumbangan dan pungutan,” ujarnya.

Baca juga:  Disdag Kebut Penataan Pedagang Pasar Johar

Apalagi, ia tambahkan, saat ini sekolah sudah menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sehingga tidak ada lagi alasan sekolah untuk melakukan pungutan kepada orangtua murid yang seringkali memberatkan orangtua. ”Maka Ombudsman menekankan pentingnya mengoptimalkan pengawasan dan pengelolaan dana BOS dalam penyelenggaraan pendidikan,” katanya.

Dalam hal ini, lanjut dia, pemahaman satuan pendidikan mengenai penerapan kurikulum juga perlu diubah, khususnya dalam pelaksanaan studi lingkungan. Selama ini, kegiatan studi lingkungan banyak dilakukan di luar sekolah. Seperti perjalanan wisata ke luar kota maupun luar provinsi. ”Padahal studi lingkungan dapat dilakukan di lingkungan dengan melakukan wisata edukasi ke museum, perpustakaan daerah atau tempat-tempat wisata di dalam kota yang tidak memerlukan banyak anggaran,” ujarnya.

Baca juga:  Kendaraan Berat Dilarang Masuk Kota

”Pada prinsipnya, satuan pendidikan harus mampu mengoptimalkan dana BOS untuk berbagai kegiatan operasional sekolah, baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Serta untuk pengembangan SDM di sekolah. Termasuk mampu membuat laporan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel,” imbuhnya.

Terpisah, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan, apapun yang menjadi keputusan komite sekolah wajib diketahui orangtua siswa. Gubernur juga meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk membuat sistem informasi, sehingga bisa sampai kepada orangtua siswa. ”Isinya bisa pemetaan siswa, informasi, dan kontennya bisa macam-macam. Atau minimal melalui sosial media, WhatsApp,” ujarnya. (sga/aro)

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya