alexametrics

Survei KPK, Pemprov Jateng Paling Berintegritas

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, SEMARANG– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng memperoleh indeks tertinggi dengan skor 78,26 dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasil ini menempatkan Pemprov Jateng sebagai yang terbaik dalam bidang gerakan antikorupsi. Disusul Jawa Timur dan Sumatra Barat pada posisi kedua dan ketiga.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan, survei ini dilakukan Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK dibantu Badan Pusat Statistik (BPS) dalam kurun waktu 12 bulan yaitu sejak Juli 2017 hingga Juli 2018. Sejumlah aspek yang dinilai di antaranya budaya organisasi. Seperti, ia contohkan, keberadaan suap, gratifikasi, dan calo.

”KPK juga mengukur sistem antikorupsi yang dimiliki oleh tiap instansi dan pengelolaan sumber daya manusia serta seberapa berpengaruhnya sistem tersebut dalam menekan seseorang untuk tidak melakukan tindak rasuah,” ujarnya.

Baca juga:  Tak Pakai Masker, Disanksi Push Up

Menganggapi hasil survei yang dilakukan untuk memetakan area rawan korupsi di Indonesia ini, Gubernur Ganjar Pranowo mengatakan bahwa sejak awal menjabat dirinya memang sudah melakukan mitigasi. Beberapa upaya dilakukan diantaranya membenahi sistem pemerintahan.

Dalam hal ini gubernur menerapkan sistem digital menuju pemerintahan yang transparan. Yakni menerapkan e-government, e-budgeting, pengelolaan gratifikasi, serta pelaporan LHKPN. Bahkan pelaporan LHKPN Jateng dari eselon 1 sampai 4 dan 100 anggota DPRD Jateng mencapai 100 persen pada 2018.

”Pejabat Jateng secara konsisten melaporkan penerimaan gratifikasi kepada KPK yang jumlahnya semakin menurun tiap tahunnya,” ujar gubernur yang juga melakukan lelang jabatan untuk meniadakan jual beli jabatan ini.

Selain pembenahan sistem pemrintahan, pihaknya juga melibatkan masyarakat dalam hal pengawasan. Dalam hal ini, gubernur mewajibkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki media sosial.

Baca juga:  Semangat Antikorupsi Warnai setiap Sudut RSUD

”Lewat cara ini kami bahkan memecat ASN karena melakukan pungli. Itu berkat laporan masyarakat,” ujarnya dengan menambahkan bahwa diperlukan komitmen atasan untuk melakukan upaya pencegahan korupsi.

Meski demikian, Gubernur menyadari masih ada sejumlah titik rawan. Untuk itu, pihaknya selalu melakukan update sistem dan meningkatkan pengawasan masyarakat. ”Upaya terakhir yang mesti kita lakukan adalah membudayakan. Budaya Ini kan kebiasaan yang diulang-ulang. Kebiasaan tidak mau ditraktir, kita biasakan tidak ngarep-arep (berharap). Kalau ada yang mau minta tolong, kita jelaskan agar semua sesuai prosedur,” tandasnya. (sga/ida)

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya