alexametrics

KPU Sosialisasi Calon Perseorangan

Pilkada Serentak 2020

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, SEMARANG–Menuju gelaran Pilkada serentak 2020, KPU kabupaten/kota mempersiapkan sosialisasi calon perseorangan. Sosialisasi dilakukan di antaranya terkait syarat pendaftaran calon perseorangan.

Anggota KPU Jawa Tengah Paulus Widiyanto mengatakan bahwa sosialisasi ini akan dilakukan seluruh kabupaten/kota yang akan menggelar Pilkada serentak 2020 nanti. Sosialiasi akan dilakukan lewat pengumuman di media maupun dengan turun langsung ke masyarakat. ”KPU kabupaten/kota sudah menyiapkan untuk itu,” ujarnya kepada koran ini, Rabu (2/10) kemarin.

Selanjutnya, pada Januari nanti, KPU akan melakukan rekrutmen badan penyelenggara. Dilanjutkan pada Februari akan dilakukan pemutakhiran data pemilih. ”Terima DP4 kemudian Maret coklit (pencocokan dan penelitian, red),” ujarnya.

Untuk pembiayaan, ia katakan, semua kabupaten/kota sudah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Sesuai dengan yang dijadwalkan 1 Oktober kemarin. ”Sudah semuanya. Dari laporan yang kami terima dari 21 kabupaten/kota sudah menandatangani,” bebernya.

Baca juga:  Kecanduan Gadget, 8 Anak Dirawat di RSJ

Dikatakan, pembiayaan hasil kesepakatan antara KPU kabupaten/kota dengan pemerintah daerah setempat ini berbeda satu sama lain. Tergantung pada besar wilayah, jumlah kecamatan, jumlah desa dan juga pemilih. ”Paling banyak ada di kota Semarang. Sekitar 71 sekian miliar,” kata dia.

Sementara itu, Kota Magelang dikatakan dengan pembiayaan paling kecil dibandingkan daerah lainnya yang akan menggelar Pilkada serentak 2020, yakni sekitar Rp 7 miliar sekian. ”Karena hanya ada 3 kecamatan 17 kelurahan saja di sana,” pungkasnya.

Anggaran Pengawasan Pilkada Demak belum Beres

Sementara itu, dari 21 kabupaten/kota yang menggelar Pilkada 2020, ada satu kabupaten yang pembahasan anggaran pengawasan pilkada masih belum beres. Satu kabupaten tersebut adalah Kabupaten Demak.

Baca juga:  Ketika Bapaslon Positif Covid-19

“Karena masih belum ada ruang dialog atau komunikasi pembahasan antara Pemkab Demak dengan Bawaslu Kabupaten Demak,” kata Anggota Bawaslu Jateng, Gugus Risdayanto

Ia menambahkan, Bawaslu Demak sebenarnya sudah beberapa kali mengajukan permohonan audiensi untuk pembahasan anggaran Pilkada 2020. Namun, hingga 2 Oktober 2019, ruang diskusi itu belum bisa terlaksana. Sementara, Pemkab Demak menetapkan secara sepihak anggaran pengawasan Pilkada 2020 sebesar Rp 5 miliar. Padahal sesuai Permendagri 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari APBD menyatakan dengan tegas bahwa sebelum NPHD disahkan maka harus dibahas bersama terlebih dahulu.

“Pemkab Demak tanpa dialog mengajak Bawaslu Demak untuk menandatangani NPHD. Padahal belum ada diskusi terkait dengan rincian Rp 5 miliar itu, maka Bawaslu Demak belum menandatangani NPHD itu,” ujarnya.

Baca juga:  Sebelum Nyoblos, Aji Setyawan Minta Doa Restu ke Sang Ayah

Prinsip dasarnya, Bawaslu Demak tidak menolak tanda tangan NPHD, tetapi belum menandatangani NPHD karena anggaran hibah dan NPHD belum dibahas bersama sesuai ketentuan perundang-undangan. Bawaslu Demak menyatakan sangat siap dan terbuka untuk berdiskusi. Bahkan, Bawaslu Provinsi Jateng sudah dua kali mengagendakan koordinasi terkait anggaran NPHD ini, namun dibatalkan secara sepihak oleh Pemkab Demak.

Sedangkan pembahasan anggaran pengawasan Pilkada 2020 di 20 kabupaten/kota se-Jateng lainnya, relatif sudah selesai pembahasan. “Pemerintah di masing-masing kabupaten/kota cukup komunikatif melakukan pembahasan secara bersama-sama untuk menentukan anggaran pengawasan pilkada 2020,” tambahnya. (sga/fth/ida)

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya