alexametrics

Desak Presiden Keluarkan Perppu

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, SEMARANG – Desakan kepada presiden untuk sgera mengeluarkan Perppu UU KPK terus dilancarkan seluruh elemen masyarakat. Tidak terkecuali dari para akademisi.

Safik Faozi, Rektor Unisbank Semarang menilai tidak ada urgensi untuk merevisi UU KPK. Revisi terhadap UU ini, ia nilai, justru melemahkan lembaga antirasuah.

”Setelah melakukan kajian, kami melihat memang tidak ada urgensinya melakukan revisi UU KPK. Sebagai perguruan tinggi, kami mendorong presiden, yang memiliki kewenangan, untuk mengeluarkan Perppu,” ujarnya di Semarang, Rabu (2/10).

”Ini merupakan aspirasi perguruan tinggi yang pengen korupsi ini diberantas dari Indonesia,” imbuhnya. Senada, koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan menilai Perppu ini memang harus segera diterbitkan. Tanpa Perppu, KPK tidak akan bisa melaksanakan fungsi penindakan hukum.

Baca juga:  Sri Adiati, Pensiunan Guru Kini Kelola Tempat Penitiapan Anak

”Dengan UU KPK baru tentu pemberantasan korupsi tidak ada daya gunanya. Fungsi pemberantasan korupsi tidak berjalan. Padahal dulu mandat UU KPK itu meningkatkan daya guna dan hasil guna pemberantasan korupsi,” ujarnya.

”Kemudian siapa yang bertanggung jawab?. Tentu presiden karena bagaimanapun yang menyetujui UU KPK baru ini juga presiden,” ujarnya meambahkan.

Ia mengatakan, presiden dalam hal ini tetap memiliki ruang untuk menerbitkan Perppu. Sebab, pembahasan dengan DPR sudah keluar dari yang sebelumnya dikehendaki presiden.
Perppu, ia nilai sebagai jalan terbaik. Langkah melakukan Judicial Review justru menunjukkan bahwa DPR dan presdien lepas dari tanggung jawab dengan produk hukum mereka. ”Ini menegaskan dua-duanya mau KPK mati,” ujarnya.

Baca juga:  152 Penyuluh Anti Korupsi Ramaikan Jambore

Menerbitkan Perppu juga akan menunjukkan sikap dan posisi presiden dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebab, ia katakan, presiden mengetahui bahwa proses pembahasannya sudah keblabasan dengan dikehendaki. ”Artinya bisa dikatakan sebagai sikap bertanggungjawab dari kepala negara,” ujarnya.

”Perlu ada komunikasi politik antara presiden dengan DPR baru untuk memastikan Perppu itu terbit,” pungkasnya. (sga/ida)

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya