alexametrics

Tuntaskan PR 1.512 Ha Kawasan Kumuh

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, SEMARANG – Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jateng terus mengebut target pengentasan area permukiman kumuh di Jawa Tengah. Target 3.980,88 hektare (Ha) kawasan kumuh pada 410 kelurahan/desa di Jateng dalam RPJMN 2014 sampai 2019 harus mampu dicapai sebelum akhir tahun.

Kepala Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II BPPW Jateng, Endra Bekti Nusantara mengatakan,  sampai akhir tahun 2018 pihaknya telah mengatasi daerah kumuh seluas 2.470,91 hektare. Pihaknya menganggap pencapaian tersebut kurang maksimal mengingat masih banyak pekerjaan rumah yang perlu dilakukan untuk memenuhi target tersebut.  Maka dari itu pihaknya berkomitmen meningkatkan kinerja untuk mewujudkan konsep 100-0-100 dalam waktu 5 tahun.

“Dengan pencapaian tersebut, kami masih memiliki pekerjaan rumah untuk mengentaskan kekumuhan seluas 1.511,90 hektare sebelum akhir tahun nanti. Sehingga target 100 persen masyarakat memiliki akses terhadap air bersih, 0 persen tanpa permukiman kumuh dan 100 persen masyarakat memiliki sanitasi yang layak dapat tercapai di Jateng,” ujarnya dalam Workshop  Program KOTAKU di Hall Horison Selasa (1/10).

Baca juga:  Berlakukan Pendidikan Antikorupsi Sejak SD

Dirinya menambahkan, banyak cara yang dilakukan untuk mengejar target tersebut antara lain dengan menangani kumuh secara terpadu, memberikan advokasi kepada pimpinan daerah, penguatan kolaborasi dan SDM, medorong pembentukan kebijakan daerah dan yang paling penting meningkatkan kesadaran cinta lingkungan kepada masyarakat.

Sementara itu Sekretaris Dinas  Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Jateng, Arief Friyoga menuturkan dari 3.982, 88 hektare kawasan kumuh yang masuk dalam RPJMN, 1.028, 12 merupakan lahan yang memiliki luas kurang dari 10 hektar, 612,44 hektar memiliki luas antara 10 hingga 15 hektare dan sisanya yakni 2.342,31 hektare memiliki luas lebih dari 15 hektare. Dan berdasarkan UU Pemda Nomor 23 tahun 2014 pihaknya memiliki kewajiban turut serta untuk melakukan penataan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas 10 sampai dengan dibawah 15 hektare.

Baca juga:  Bangunan MI Raudlatul Athfal Mengancam Para Guru dan Siswa, Kondisinya Seperti Apa?

“Untuk yang kurang dari 10 hektare akan menjadi tanggung jawab daerah kabupaten/kota dan yang lebih dari 15 hektare akan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Maka dari itu kami mengajak pemimpin daerah untuk mulai menyusun kesepakatan penanganan kawasan pemukiman kumuh sehingga rencana penanganan kawasan kumuh tersebut dapat segera dilaksanakan dan memperoleh hasil yang maksimal,” pungkasnya. (akm/zal)

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya