alexametrics

Hilangkan Hasil Lab PA, RSIA Bunda Digugat

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, SEMARANG-Akibat adanya dugaan pihak Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Bunda menghilangkan hasil laboratorium Patologi Anatomi (PA), seorang pasien asal Semarang, Novita Fajar Ayu Wardhani, mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada rumah sakit yang ada di Jalan Brigjen Katamso No 8 Karangturi, Semarang Timur tersebut di Pengadilan Negeri (PN) Semarang. Gugatan itu diajukan Novita melalui tim hukum dari kantor Rizky Auliadi dan Rekan sebagaimana nomor perkara: 408/Pdt.G/2019/PN Smg. Saat ini, perkaranya baru memasuki ranah mediasi.

Salah satu kuasa hukum Novita, Rezky Tamelah, awalnya enggan memberikan tanggapan dengan dalih kasus tersebut sensitif. Kemudian bersedia karena mengetahui tim kuasa hukum RSIA sudah memberikan tanggapan lebih dahulu.

Ia menyatakan, tanggapan tim kuasa hukum RSIA Bunda Syukron Abdul Kadir yang menganggap kasus tersebut harusnya masuk ranah perselisihan perlindungan konsumen merupakan haknya. Namun demikian, dijelaskannya, dalam kasus itu, sebenarnya sudah pernah dilaporkan pidana oleh kliennya. Namun kasusnya berujung terbitnya Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3).

“Karena penyidik menganggap tidak masuk unsur perlindungan konsumen maupun penipuan. Sehingga melalui timnya sepakat mengajukan gugatan PMH, langkah PMH ini kami tempuh merupakan upaya hukum terakhir yang diajukan untuk memperoleh hak, sehingga gugatan ini murni PMH, tidak juga masalah tindakan medis,”kata Rezky Tamelah saat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Semarang, Rabu (19/9).

Baca juga:  Pengadilan Agama Kembali Buka, Langsung Sidangkan 108 Perkara

Dijelaskannya, dalam kasus itu kliennya pernah dirawat di rumah sakit tersebut. Kliennya juga pernah mengalami keguguran sampai 4 kali. Dalam kasus keguguran terakhir, dari hasil keterangan dokter harus dilakukan lab Patologi Anatomi (PA), termasuk tes urine dan darah. Dari bahasa orang awam, disebutkannya, sampel PA itu disebut orok.

“Tapi hasil sampel lab PA itu dihilangkan rumah sakit. Padahal hasil PA itu, dokter di RS tersebut mengatakan salah satu penyebab masalah pada kandungan, sehingga untuk menentukan langkah medis apa yang bisa diambil, terkait masalah kandungan salah satunya dari hasil tes PA,”jelasnya.

Karena hasil labnya hilang, lanjutnya, kliennya sudah lebih dahulu mengajukan upaya hukum pidana, namun berujung SP3. Dengan demikian, melalui PMH itu, pihaknya merasa ada kelalaian pihak dari rumah sakit. Menurutnya, kalau melihat masalah kliennya tersebut jelas kondisi kandungan dikembalikan lagi susah, hal itu melihat kondisi saat itu.

Baca juga:  Semarang Jadi Tuan Rumah Event Festival HAM Internasional

“Sedangkan untuk mengetahui masalah kandungan, masak harus hamil duluan, padahal hasil PA itu penting. Kerugian perbuatan inilah yang kami jadikan kerugian immateril, iya kalau nanti hamil lagi ternyata keguguran lagi, makanya jadi kerugian akibat kelalaian pihak rumah sakit, sehingga menimbulkan rasa cemas, dan penyesalan mendalam,”tandasnya.

Dalam pokok perkaranya, pihaknya meminta majelis hakim yang menyidangkan perkara itu untuk menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan RSIA Bunda telah melakukan PMH. Menghukum RSIA Bunda untuk membayar kerugian baik materiil dan immateriil sekaligus dan seketika kepada penggugat dengan uang sebesar Rp 5,3 miliar. Menghukum tergugat menyatakan permohonan maaf kepada penggugat.

Selain itu, meletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan milik tergugat yang terletak di Jalan Brigjen Katamso 8, Kota Semarang, menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya. Kemudian menghukum tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp 5 juta kepada penggugat untuk setiap hari keterlambatan tergugat dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini. Terakhir, apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Baca juga:  Gerhana Matahari Cuma 68 Persen

Terpisah, tim kuasa hukum RSIA Bunda Syukron Abdul Kadir menyebutkan, dalam gugatan itu tidak mengantarkan soal malapraktik, melainkan ke PMH. Menurutnya, jumlah uang yang dimohonkan tidak masuk akal, karena ganti ruginya terlalu besar. Sedangkan gugatan soal indikasi kelalaian yang dilakukan oleh RSIA Bunda itu, menurutnya, mestinya masuk pada pelaporan sengketa konsumen, dan bukanlah masuk di pidana, dengan keterangan PMH.

“Ini si pasien tidak ada cacat atau bekas dari tindakan dari RSIA Bunda, jika terkena malapraktik, maka si pasien ini akan timbul gejala lain dari tindakan itu. Apalagi, biaya yang dikeluarkannya hanya sebesar Rp 2 jutaan,”tandasnya. (jks/aro)

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya