alexametrics

KPK Banding, Vonis Lasito Bisa Diperberat

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, SEMARANG- Nasib malang bakal kembali menghantui hakim Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Lasito. Pasalnya, Penuntut Umum (PU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan banding atas perkara dugaan penerimaan suap sebesar Rp 700 juta. Suap itu untuk menggugurkan status tersangka kasus dugaan korupsi penggunaan dana bantuan partai politik DPC PPP Kabupaten Jepara 2011-2014 oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang diajukan praperadilan ketika itu.

Dengan banding tersebut, bisa saja vonisnya akan lebih tinggi. Namun ada harapan juga vonisnya lebih rendah. Akan tetapi, perlakuan berbeda diberikan kepada Bupati Jepara nonaktif Ahmad Marzuqi, karena perkaranya tak diajukan banding. Dengan demikian, perkara Marzuki tetap divonis 3 tahun penjara dan didenda Rp 400 juta subsider 3 bulan kurungan sebagaimana vonis majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang.

“KPK yang mengajukan banding ke perkara Lasito. Kalau perkara Bupati Jepara tidak banding, baik KPK maupun terdakwanya,”kata Ketua PN Semarang, Sutaji, Senin (16/9)

Panitera Muda Tipikor pada PN Semarang Meilyna Dwijanti menambahkan, dalam kasus itu KPK selaku penuntut umum menggunakan haknya mengajukan upaya hukum banding. Adapun pernyataannya banding sudah diajukan 10 September 2019 lalu, dan diterima pihaknya dengan nomor register perkara: 18 banding/pidsus/TPK/2019/PN Semarang jo nomor pokok 55/pidsus/TPK/2019/PN Semarang.

Baca juga:  Satpol PP Ratakan 15 Lapak Liar di Ngaliyan dan Mijen

“Yang mengajukan pernyataan dari KPK diwakili satu orang PU, namanya Ariawan Agustiartono. Dalam banding itu, kami masih terima berkas pernyataan bandingnya,”imbuhnya.

Selain pernyataan, lanjut Meilyna, pihaknya juga sudah menerima pemberitahuan permohonan banding yang sudah disampaikan melalui PN Kendal pada 10 September. Sedangkan terkait berkas dari KPK maupun Lasito, diakuinya, belum masuk. Namun ditegaskannya, minutasi putusan kasus itu sudah dilakukan Panitera Pengganti sebelum KPK menyatakan banding. Ia menyebutkan, perkara itu sudah selesai menjalani masa inkrah atau pikir-pikir selama tujuh hari.

“Semua sudah kita proses, pemberitahuan banding juga sudah kita sampaikan. Kalau Ahmad Marzuki belum ada kita terima, jadi banding atau tidak, kami tak tahu. Karena yang bisa dilihat didokumen itu yang bisa kami jawab, cuma yang kami ketahui, banding hanya diajukan atas perkara Lasito, Marzuki tidak ada kami terima pernyataannya,”jelasnya.

Baca juga:  Yang Muda Dihukum Push Up, yang Tua Menyanyikan Indonesia Raya

Adapun vonis Lasito dipimpin majelis hakim Aloysius Priharnoto Bayuaji, didampingi dua hakim anggota Dr Robert Pasaribu dan Widji Pramajati. Dalam amarnya, hakim Aloysius menyatakan Lasito terbukti melanggar pasal 12 huruf c UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam putusannya, majelis menjatuhkan vonis terhadap Lasito selama 4 tahun penjara dan denda Rp 400 juta dengan ketentuan jika tidak dibayar, maka digantikan dengan hukuman pidana kurungan selama 3 bulan.

Majelis hakim sendiri tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar dalam diri terdakwa. Maka terdakwa harus dijatuhi pidana penjara dan denda. Adapun salah satu pertimbangannya disebutkan majelis adalah hal yang memberatkan. Di mana perbuatan terdakwa bertentangan dengan pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, serta perbuatan terdakwa mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengadilan.

Baca juga:  Pemkab Magelang Tunggu Surat Penetapan Tersangka dua Pegawai DLH yang Jadi Tersangka korupsi

Sedangkan yang meringankan terdakwa bersikap sopan, mengakui perbuatannya, dan telah mengembalikan uang sebesar Rp 350 juta, dan belum pernah dihukum.

“Hukuman yang dikenakan terdakwa bukanlah upaya balas dendam pengadilan terhadap terdakwa, akan tetapi memberikan pembinaan terhadap terdakwa,”sebut majelis.

Majelis hakim juga menolak menetapkan terdakwa sebagai justice collaborator (JC). Hal ini dikarenakan Lasito sebagai pelaku utama dalam perkara tersebut. Dengan demikian, terdakwa dianggap tidak pantas menjadi justice collaborator, sehingga harus ditolak. Sedangkan terkait pembelaan Lasito yang menyatakan mantan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Purwono Edi Santosa bersama dengan terdakwa menerima uang suap dari Ahmad Marzuqi, menurut majelis hal itu di dalam dakwaan JPU tidak memunculkan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sehingga majelis hakim tidak mempertimbangkan unsur penyertaan.

Majelis juga tidak menerima permintaan terdakwa agar dipenjara di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kendal. Dengan alasan, karena memenjarakan terdakwa di Kendal bukan kewenangan majelis hakim. (jks/aro)

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya