alexametrics

Pemilik Ngeyel, Belasan Rumah Dibongkar Paksa

Di Sempadan Sungai BKB

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, SEMARANG – Melanggar garis sempadan sungai Banjir Kanal Barat (BKB), sebelas bangunan di Jalan Taman Kelud Selatan RT 02 RW 05, Kelurahan Petompon, Kecamatan Gajahmungkur dibongkar paksa petugas Satpol PP Kota Semarang, Rabu (11/9). Belasan bangunan tersebut diratakan dengan alat berat lantaran melanggar Perda Nomor 12 Tahun 2000 tentang bangunan. Dalam perda tersebut dijelaskan jika jarak yang sudah ditentukan dari sempadan sungai tidak diizinkan berdiri bangunan.

Kepala Satpol PP Kota Semarang Fajar Purwoto mengatakan, sebelum melakukan pembongkaran, pihaknya sudah memperingatkan penghuni bangunan untuk melakukan pembongkaran sendiri. “Namun tidak diperhatikan sampai peringatan ke empat,” ujar Fajar kepada Jawa Pos Radar Semarang di sela pembongkaran.

Bahkan salah satu bangunan rumah masih dalam proses pembangunan. Tetap saja langsung disapu bersih oleh petugas Satpol PP Kota Semarang menggunakan alat berat. “Jelas melanggar, lha itu ada patok batas sempadan, namun tetap saja dilanggar,” katanya.

Dikatakannya, ia akan selalu melakukan tindakan tegas warga yang mendirikan bangunan tidak sesuai perda yang berlaku. Pihaknya tak segan membongkar bangunan jika warga yang ngeyel membangun tanpa memperhatikan perda.

Baca juga:  Ultah ke-59, Pagi Ziarah, Sore Doa Bersama

Menurut Fajar, pemilik bangunan memang sempat mengajukan izin mendirikan bangunan (IMB) kepada Dinas Penataan Ruang (Distaru) Kota Semarang pada 5 September 2019 lalu. Namun, ditolak karena posisinya persis di sempadan sungai. Bahkan pihak Distaru Kota Semarang sudah melayangkan teguran kepada pemilik bangunan untuk tidak melanjutkan lagi aktivitas membangunnya. Namun ternyata hal itu tidak digubris oleh pemilik bangunan.

Akhirnya, bermodal rekomendasi dari Distaru, aparat Satpol PP Kota Semarang turun untuk membongkar semua bangunan yang berada di sempadan sungai BKB tersebut. “Kami tidak ada toleransi terhadap pelanggaran ini. Kalau pemikiran warga dapat membangun sembarangan di pinggir sungai, tatanan kota akan bubar,” katanya.

Adapun kawasan bebas bangunan di tepi sungai BKB selebar 15 meter. Di mana 10 meter merupakan jarak tanggul dan 5 meter merupakan sempadan bangunan. Ia juga menegaskan jika pembongkaran ini menjadi pembelajaran bagi masyarakat lain agar taat terhadap perda jika hendak mendirikan bangunan.

Baca juga:  560 Ikan Lohan Meriahkan Kontes Gubernur Cup

Selain melanggar garis sempadan, bangunan tersebut ternyata juga berdiri di atas tanah sengketa. Di mana si pemilik bangunan secara ilegal dan nekat menempati lahan yang bukan miliknya. Kemudian hendak dibangun permanen.

Pemilik lahan Sutrisno menjelaskan jika pihak yang membangun di tanah miliknya memang sudah mendapatkan teguran beberapa kali dari dirinya dan pengacaranya. “Dulu sebelum dibangun permanen saya sudah memberikan peringatan, bahkan saya sudah mengatakan kepada lurah setempat, namun lurah setempat tidak menyelesaikan persoalan tersebut,” ujar Sutrisno.

Dijelaskannya, sebelum membangun permanen, penghuni di lahannya tersebut sempat membangun bangunan semi permanen dahulu. “Secara yuridis memang sudah kita buktikan, makanya mereka mau mengurus IMB tidak bisa, karena memang tidak memiliki sertifikat,” katanya.

Dikatakanmya, luas tanah miliknya yang digunakan oleh pemilik bangunan sekitar 150 hingga 200 meter persegi. Dia memiliki sertifikat tanah tersebut dari kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Semarang.

Baca juga:  Sekda Prihatin, Ada ASN Turut Sebarkan Hoax

Pemilik bangunan Jupri Arimukti mengaku, tidak memahami peraturan mengenai batas sempadan bangunan. Pihaknya baru mengerti setelah mendapatkan teguran dari Distaru Kota Semarang.

Dia mengatakan, telah menghabiskan sekitar Rp 30 juta hingga Rp 40 juta untuk membangun rumah tersebut. Dia mengaku sedikit kecewa dengan pembongkaran ini, namun dia menerima apapun keputusan Pemerintah Kota Semarang.

Terkait dengan status tanah, pihaknya memang tidak memiliki sertifikat hak milik tanah tersebut. Namun, ia mendapatkan surat keterangan dari kelurahan bahwa tanah tersebut bukan tanah sengketa. Sehingga dia memberanikan diri untuk mendirikan bangunan permanen di atas tanah tersebut.

“Dulu memang dilaporkan tanah sengketa. Kami urus dan mencari bukti bahwa tanah itu tidak sengketa. Kami dapat buktinya, lalu kami ajukan ke kelurahan. Setelah itu, kelurahan memberikan surat keterangan bahwa itu bukan tanah sengketa. Akhirnya, kami berani membangun,” tandasnya. (ewb/aro)

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya