alexametrics

Jaring 9.408 Aduan Masyarakat

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka lebar kanal aduan bagi masyarakat. Selama Januari-September ada 9.408 aduan dari masyarakat masuk ke sistem pemerintah. Beragam laporan, mulai dari infrastruktur hingga layanan publik.

Gubernur menilai banyaknya aduan dari masyarakat menandakan masyarakat semakin kritis dan membutuhkan kanal tersebut. Birokrasi juga berubah karena keterbukaan ini. Semua pegawai pemerintah, baik eselon satu eselon dua dan yang lainnya, menjadi mau meladeni tanpa malas-malasan.”Kalau dulu kan ini bagian kasi, kabid dan semacamnya,” ujar gubernur usai menjadi pembicara dalam acara Lapor! Goes to Campus di Universitas Diponegoro Selasa (10/9).

Membuka kanal laporan sudah dilakukan Ganjar di awal menjabat. Saat itu, dengan menggandeng salah satu perguruan tinggi membuat sistem yang dapat dimanfaatkan masyarakat secara terbuka menyampaikan laporan.

Baca juga:  Satu Jam Bersama Ganjar Pranowo

”Saat itu Udinus. Saya pengin ada sistem yang bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mudah, murah, cepat, dan tuntas,” ujarnya.

Sistem laporan secara terbuka ini menjadi salah satu upaya mencapai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah. Gubernur mengatakan, kepuasan masyarakat menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintah. Seperti swasta yang selalu mengutamakan kepuasan pelanggan.

Lebih lanjut gubernur mengatakan, berkat keterbukaan kanal laporan, sejumlah persoalan lebih cepat teratasi. Seperti, ia contohkan, laporan tentang anak putus sekolah dari Salatiga bernama Raka, yang oleh Gubernur secara langsung diteruskan kepada dinas terkait untuk segera ditangani. Juga, Mbah Marinem nenek yang tinggal di gubuk reyot tanpa sanak saudara yang berhasil dievakuasi ke panti setelah kabarnya terdengar Gubernur melalui media sosial.

Baca juga:  Bekali Mekanik dan Driver Tentang Safety dan Eco Driving

”Tugas saya CC. Ada nomor telpon yang bisa dihibungi. Misal ke Dinsos. Dan semisal 2×24 jam nggak direspon resikonya lepas jabatan,” ujar Gubernur yang terus mendorong terciptanya birokrasi kasual di Jawa Tengah ini.

Pada kesempatan yang sama Dadan S. Suharmawijaya Anggota Ombudsman RI mengatakan, semakin banyak laporan dari masyarakat bukan berarti kinerja pemerintah buruk. Sebaliknya, laporan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah sudah melaksanakan pekerjaannya. Sekalipun ada laporan, adalah hal wajar agar pemerintah dapat memperbaiki yang musti diperbaiki.

”Semakin banyak laporan masuk, berarti semakin bisa untuk ditindaklanjuti. Dalam hal ini yang perlu dilakukan adalah dalam hal pengelolaan laporan. Perlu ditekankan bahwa pengelolaan aduan, merupakan ruh pelayanan publik,” katanya. (sga/zal)

Baca juga:  Potensi Parkir Tinggi, Realisasi Jeblok

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya