alexametrics

Ganjar: Keputusan Komite, Wali Murid Harus Tahu

Sekolah Wajib Bentuk Sistem Informasi

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, SEMARANG–Gubernur Ganjar Pranowo meminta keputusan apapun yang dihasilkan sekolah diketahui wali murid. Baik keputusan tentang seragam, uang gedung maupun keputusan lainnya.

Gubernur menegaskan, jangan sampai ada orangtua murid yang masih bertanya-tanya mengenai keputusan yang diambil sekolah maupun komite sekolah. ”Harus sampai ke wali murid. Jangan sampai,” ujarnya menekankan.

Bukan tanpa alasan, gubernur menjelaskan, banyak protes yang disampaikan kepadanya. Beberapa di antaranya terkait persoalan pembayaran seragam. Apakah disediakan sekolah, atau bisa membeli sendiri. Semua protes ini dinilainya karena tidak ada penyampaian informasi dari sekolah kepada para orangtua murid. ”Hari ini banyak yang protes kepada saya. Banyak yang tanya salah satunya mengenai seragam itu tanggung jawab siapa,” ujarnya.

Bahkan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo membuat status di akun Facebook pribadinya pada Senin (2/9) pukul 09.00. “Menurutmu komite sekolah cukup efektif gak? Masih banyak yang lapor ke saya soal kesepakatan di komite yang tidak sampai ke wali murid – biasanya terkait dengan iuran atau seragam sekolah. Ada masukan?” demikian tulis Ganjar yang kemudian sampai pukul 16.18 mendapat 570 komentar, 2.400 acungan jempol dan 38 warganet pun membagikannya.

Baca juga:  Gara-gara Ikut Lapak Ganjar, Tas Jualan Kristik Naik 75 Persen

Ada yang berkomentar positif, ada pula yang negatif. Misalnya saja, Eko Aya’e O’Pank. Menurut Ketua Komite Sekolah SD di perbatasan Jateng-Jatim atau tepatnya di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora itu, keberadaannya efektif.

“Kami bersama wali murid men-support kegiatan sekolah dengan segenap wali murid melalui paguyuban kelas. Menjadi tim sukses dalam setiap kegiatan sekolah, baik akademik dan ekstrakurikuler. Menjadi penjembatan antara pihak sekolah, wali murid, stakeholder dan alumni untuk kemajuan sekolah,” katanya.

Sementara itu, menurut pemilik akun bernama Dewi Irawati, warga Delanggu Klaten, komite sekolah tidak efektif. Karena komite sekolah, menurut dia, selalu menentukan keputusan tanpa sepengetahuan wali murid. Terutama untuk urusan program yang mengharuskan wali murid membayar kepada pihak sekolah. Hal senada disampaikan Hendra Setyawan, warga Kendal.

Baca juga:  Apresiasi Penari Cilik, Ganjar Ajak Ngevlog dan Beri Hadiah Tablet

“Kurang efektif. Karena di SD desa saya, ketua komite sekolahnya perangkat desa. Bukan dari masyarakat biasa. Jadi, ketika ada unek-unek wali murid, mereka enggan menyampaikanya karena punya rasa pekewuh kalau di desa pak,” ujarnya.

Saat memberikan pengarahan dan penyerahan SK kepada 281 kepala SMA/SMK Negeri dan SLB Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pemprov Jateng di Gedung Gradhika Bakti Praja, Ganjar menegaskan, seluruh keputusan komite harus dan wajib diketahui oleh orang tua siswa.

“Terkait kasus siswa SMP di Demak, ceritanya tidak seperti di media. Makanya, dalam kesempatan ini, kita butuh orang tua siswa, guru, jujur, agar apa yang terjadi tidak merepotkan semuanya. Urusan seragam, uang gedung, ketika memutuskan harus pasti sampai orang tua. Berikan informasi yang benar, karena regulasi memayunginya,” tandas Ganjar.

Baca juga:  Dampingi Kunker Presiden Jokowi di Semarang, Warga Teriaki Ganjar: Ganteng Tenan, I Love You Full

Ditambahkan, di dalam forum komite, tentu ada rapat wali murid. Ganjar pun berharap, dinas membuat sistem informasi yang berisi pemetaan siswa, informasi, dan kontennya bisa macam-macam. Atau minimal melalui sosial media, WhatsApp.

Pakta integritas yang ditandatangani oleh para kepala sekolah itu, menurut Ganjar, tidak sekadar tanda tangan, tetapi melekat di hati dan pikiran agar sesuai dengan yang tertulis. Setia dan taat kepada NKRI, tidak tergabung dalam ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, serta menjaga kesusilaan, norma dan agama di masyarakat.

Karena pentingnya keterbukaan ini, Gubernur juga mewajibkan penyampaian informasi ini kepada semua kepala sekolah. Ia juga meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Jawa Tengah untuk membuat sistem informasi di sekolah agar pemerintah bisa melakukan pemetaan. ”Itu nanti kontennya bisa bermacam-macam dan kita bisa melakukan pemetaan,” ujarnya. (sga/lhr/ida)

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya