alexametrics

Desak Pansel KPK Dibubarkan

Semua Capim Dinilai Tak Layak

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, SEMARANG – Sejumlah pegiat antikorupsi di Jawa Tengah yang bersatu dalam ”Save KPK Jateng” mendesak panitia seleksi (Pansel) Calon Pimpinan (capim) KPK dibubarkan. Mereka menilai, Pansel telah meloloskan sejumlah nama yang dianggap tidak memenuhi kriteria.

Ketua Pattiro Semarang, Widi Nugroho menilai sebanyak 20 orang calon pimpinan yang masuk 20 besar tidak layak. Di antaranya karena ada beberapa calon yang memiliki rekam jejak buruk, berasal dari institusi yang mencoba melemahkan KPK, dan beberapa ada yang tidak patuh pada penyampaian LHKPN.

”Padahal dalam UU KPK, calon pimpinan KPK harus menyampaikan LHKPN. Ini syarat wajib. Tapi kami melihat ada beberapa yang belum menyerahkan dan diloloskan,” ujarnya usai diskusi bertajuk Darurat Seleksi Calon Pimpinan KPK di Semarang, Kamis (29/8).

Baca juga:  Warga Digemparkan Mayat Wanita yang Mengapung di BKT

Widi mengatakan, calon pimpinan KPK yang ada tidak menunjukkan calon berintegritas ini menjadi warning bagi ”Save KPK Jateng” untuk memberikan sorotan. ”Ini seluruh jaringan dari tokoh agama, akademisi, dan beberapa pegiat antikorupsi di Jawa Tengah menyampaikan pesan ada kondisi darurat dalam proses seleksi capim KPK. Pansel tidak pro terhadap pemberantasan korupsi,” imbuhnya.

Pihaknya mendesak presiden sebagai pemberi mandat kepada Pansel untuk melakukan evaluasi kerja. Sebab, cukup banyak ketentuan dalam penegakan integritas dari proses seleksi capim KPK yang diabaikan oleh pansel.

Ronny Maryanto, dari KP2KKN Jawa Tengah menambahkan, upaya pelemahan KPK sudah dan terus dilakukan. Mulai dari calon pimpinan yang tidak memenuhi kriteria, panitia seleksi yang bermasalah, hingga pada kriminalisasi pada pihak yang memberikan masukan kepada proses seleksi calon pimpinan KPK. ”Publik perlu mengawal dari semua elemen. Agar KPK benar-benar diisi orang berintegritas. Kami menantang Pansel untuk mencoret nama-nama bermasalah,” ujarnya.

Baca juga:  Mudahkan Masyarakat Cari Keadilan

Ketua Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Ngargono mengatakan, KPK merupakan tumpuan masyarkat dalam pemberantasan korupsi. Baginya, jika perlu timsel harus dibubarkan. Sebab, jika pada seleksi sudah bermasalah, maka yang dihasilkan adalah pimpinan yang bermaslaah pula.

”Kami mendesak pengambil kebijakan untuk memperhatikan ini. Jika seleksi dilakukan dengan cara yang tidak baik, masyarakat tidak memiliki harapan dalam pemberantasan korupsi. Nglokro,” ujarnya. (sga/ida)

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya