alexametrics

Penghargaan Tak Berarti, Jika Banyak Keluhan

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, SEMARANG,  – Capaian reformasi birokrasi Provinsi Jateng tahun 2013-2018 menunjukkan langkah perbaikan. Perubahan signifikan terjadi dalam bidang integritas, kepatuhan jam kerja dan penurunan pelanggaran disiplin.

Selain itu, Kepala Biro Organisasi Setda Jateng Ikhwan Sudrajat mengatakan bahwa Jateng juga telah melakukan perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dari yang mulanya ada 59, kini menjadi sejumlah 49 OPD.

Capaian ini sejalan dengan dengan program kerja presiden 2019-2024. Seperti dalam memberikan pelayanan berkualitas, Jawa Tengah berprinsip melayani dengan mudah, murah, dan cepat.

”Ini dilakukan dengan menggunakan sistem digital. Sesuai program kerja presiden yang prinsipnya simpel, lincah dan cepat. Dalam hal ini, Jawa Tengah sudah selaras,” ujarnya usai memaparkan Draf Pergub Jateng tentang Road Map Reformasi Birokrasi Prov  Jateng 2019-2023 di Ruang Kerja Gubernur, Rabu (21/8).

Baca juga:  Empat Tersangka Berasal dari Undip, Udinus dan Unissula

Atas capaian ini, Jateng berhasil meraih sejumlah penghargaan. Hanya saja, Gubernur Ganjar menilai bahwa penghargaan-penghargaan yang diterima tidaklah berarti jika masih ada keluhan dari masyarakat terkait pelayanan yang diberikan Pemprov Jateng.

”Capaian reformasi birokrasi harus ditingkatkan terus dan disinkronkan dengan program pemerintah pusat. Dibandingakan dengan provinsi lain, sebenarnya posisi kita sudah di atas. Tapi kita harus terus maju,” ujar Gubernur.

Termasuk di lingkungan pemerintah kabupaten/kota. Pihaknya sadar betul untuk tidak lelah memberikan nasehat kepada kabupaten/kota agar melakukan reformasi birokrasi. ”Kalau ndableg ya resioko ditanggung sendiri,” ujarnya.

Reformasi birokrasi memang menjadi keberhasilan gubernur Jawa Tengah dalam pemerintahannya. Teguh Yuwono, pengamat kebijakan publik Universitas Diponegro menilai Gubernur Ganjar terbilang sukses melakukan penataan, pembaruan birokrasi di lingkungan pemerintah provinsi Jawa Tengah. Seperti, ia sebutkan, pengisian jabatan melalui sistem lelang terbuka. ”Meniadakan unsur KKN. Dan ini memunculkan banyak apresiasi,” jelasnya. (sga/ida)

Baca juga:  Klaster Bertambah, Tiga Pejabat Pemkot Positif Covid-19

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya