alexametrics

Mantan Ketua PN Semarang Kembali Terseret

Sidang Suap Bupati Jepara

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, SEMARANG– Nama mantan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Semarang Purwono Edi Santosa yang kini bertugas menjadi hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi (PT) Sumatera Utara, kembali terseret. Namanya disebut oleh terdakwa perkara dugaan pemberian dan penerimaan suap terkait putusan gugatan praperadilan yang menjerat terdakwa Bupati Jepara nonaktif, Ahmad Marzuki dan hakim PN Semarang nonaktif Lasito, dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (20/8).

Hal itu diuraikan dalam nota pembelaan atau pledoi tim penasehat hukum Lasito, yakni Yasin, Basuki Rahmad, Zainal Arifin, Muhammad Nasir dan Aris Setiono, yang mendapat giliran pertama membacakan pledoi. Disampaikan, pihaknya berterima kasih kepada Penuntut Umum (PU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang mengutip hampir seluruh keterangan saksi. Namun pihaknya juga menyatakatan prihatin karena dari seluruh keterangan saksi yang telah dikutip, seharusnya tidak terdakwa sendiri yang mempertanggungjawabkan di depan hukum, dan mestinya ada pihak lain yang dimintai pertanggungjawaban hukum.

“Seperti Purwono Edi Santosa, hal mana berbalik 180 derajat dalam perkara Ahmad Marzuki, yang mana PU secara jelas menyebut Ahmad Hadi juga berperan,”kata tim penasehat hukum Lasito secara bergantian di hadapan majelis hakim yang dipimpin Aloysisius Priharnoto Bayuaji, didampingi dua hakim anggota, Dr Robert Pasaribu dan Widji Pramajati.

Baca juga:  Wali Kota Upayakan Semarang Zero Stunting

Disebutkannya, berdasarkan keterangan saksi seperti Ali Nuryahya, Dedi Sulaksono, Suparno, Abdul Halim Amran, serta Purwono Edy Santosa menyebutkan, adanya pembangunan renovasi dan rehab gedung PN Semarang atas perintah dan tanggungjawab Purwono Edy Santosa, selaku Ketua PN Semarang saat itu, maka seharusnya Purwono ditetapkan tersangka.

“Selama proses pemeriksaan permohonan praperadilan berjalan, Purwono aktif mengikuti perkembangan proses persidangan,”sebutnya.

Diuraikannya, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, seharusnya Lasito tidak sendiri yang merasakan akibat dari pemberian uang yang diberikan Marzuki melalui Ahmad Hadi. Karena sudah seharusnya Purwono Edy dan Ahmad Hadi juga disematkan status tersangka atau terdakwa, karena menurutnya tanpa peran Purwono tidak mungkin peristiwa tersebut terjadi.

“PU sudah secara jelas menguraikan peran dari Ahmad Hadi dan Purwono Edy, namun hingga tuntutan mengapa status keduanya tak kunjung ditetapkan sebagai tersangka, karena terdakwa juga ingin hukum ditegakkan terhadap keduanya,”tandasnya.

Sementara itu dalam pembelaan Ahmad Marzuki, disampaikan secara pribadi dan juga melalui tim penasehat hukumnya, Dr Sutrisno, Masrokimin, Siswo Raharjo dan Kholid Annur. Dalam pembelaan pribadinya, Marzuki lebih banyak mengurai asal mula kasus tersebut berjalan, yang dimulai dari Banpol PPP Kabupaten Jepara, kemudian munculnya peran adik kandung Jaksa Agung HM Prasetyo, almarhum Subroto (mantan Wakil Bupati Jepara).

Baca juga:  Keluarga Korban Dugaan Malapraktik RS Telogorejo Tantang Otopsi

Diuraikannya, utusan Subroto pernah menyodorkan surat pernyataan untuk ditandatanganinya, yang intinya dirinya tak akan dijadikan tersangka apabila tidak mencalonkan diri sebagai Bupati Jepara lagi. Atas surat itu, ia spontan menolak.Kemudian utusan itu memaksa dirinya tandatangan. Ia akhirnya tandatangan, namun tidak diatas materai. Setelah tandatangan perkara pidanya atas nama dirinya tetap berjalan. Dengan demikian status tersangkanya mengantung / tidak jelas dan akhirnya ia bisa mencalonkan diri sebagai Bupati Jepara 2017-2022.

“Dengan penetapan status tersangka tersebut saya minta bantuan dan konsultasi ke mana-mana, di antaranya Kejati Jateng, DPP PPP, DPP PDIP, DPR RI Komisi III,Menkopolhukam, Kodam I, Agus Rahardjo (Ketua KPK, ke Mensekneg, yang intinya memberikan saran agar minta perlindungan Presiden,”urainya.

Sebelumnya, Penuntut Umum (PU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ariawan Agustiartono dan Ni Negah Gina Saraswati, membeberkan, terdakwa Lasito terbukti menerima uang dari Ahmad Marzuki melalui Ahmad Hadi sebesar Rp 700 juta. Rinciannya, Rp 500 juta dan Rp 218 juta yang ditukarkan dalam satuan dollar Amerika Serikat sebanyak USD16.000. Bahwa atas penerimaan itu, sebagaimana diuraikan dalam unsur menerima hadiah atau janji, terbukti diserahkan kepada Purwono Edy Santosa.

“Menjatuhkan pidana terhadap Lasito dengan pidana penjara selama 5 tahun dan pidana denda sebesar Rp 700 juta subsider 6 bulan kurungan, memerintahkan terdakwa tetap ditahan, membebani biaya perkara kepada terdakwa Rp 7.500,”kata Ni Negah Gina Saraswati.

Baca juga:  Pastikan Penerbangan Aman, Tambah Stok Avtur

Sedangkan untuk terdakwa Ahmad Marzuki dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan, memerintahkan terdakwa tetap ditahan, dan membebani biaya perkara kepada terdakwa Rp 7.500. KPK juga memerintahkan terdakwa tetap ditahan, menjatuhkan hukuman tambahan pada Marzuki berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya.

Atas kasus itu, Lasito dianggap terbukti bersalah dalam pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor  20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dakwaan pertama. Sedangkan Marzuki dianggap bersalah melanggar dakwaan pertama pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.(jks/mg1)

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya