alexametrics

Lurah Diminta Ikut Aktif Tertibkan PKL

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, SEMARANG – Dalam sepekan ini, sedikitnya 50 PKL ditertibkan. Paling banyak di jalan-jalan protokol serta ruang publik kawasan seperti Polder Tawang. Keberadaan PKL itu dinilai melanggar perda dan mengganggu estetika Kota Semarang.

Kepala Satpol PP Kota Semarang Fajar Purwoto ditemui usai menertibkan PKL di depan RSUD KRMT Wongsonegoro (RSUD Ketileng), Senin (12/8), mengatakan,

jumlah tersebut sangat kecil jika dilihat persebaran PKL se-Kota Semarang. Karenanya, ia meminta peran serta camat dan lurah untuk aktif memberikan informasi keberadaan PKL.

Menurutnya, keberadaan PKL yang tidak terkontrol akan mengganggu estetika Kota Semarang sendiri. “Selama ini Pak Wali sudah membangun Kota Semarang dengan uang yang tidak sedikit, kita minta supaya para PKL ini juga ikut menjaga, jangan berjualan seenaknya,” ujarnya kepada RADARSEMARANG.ID.

Baca juga:  Bambang Kribo Ketua, Sukirman Wakil Ketua

Pada kesempatan tersebut, petugas Satpol PP Kota Semarang menertibkan 22 PKL di depan RSUD Ketileng. Keberadaan PKL tersebut selain kerap mengganggu kelancaran lalulintas, juga mangkal di area yang dilarang dalam Peraturan Daerah (Perda). “Puluhan PKL berjualan di atas saluran air. Sebab, di dalam Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dijelaskan jika di atas saluran air dilarang didirikan bangunan. Baik itu untuk permukiman atau untuk aktivitas bisnis seperti berjualan,” paparnya.

Puluhan PKL yang ditertibkan tersebut kemudian diberikan pembinaan. Namun untuk beberapa piranti dagangannya seperti gerobak, diamankan oleh petugas Satpol PP Kota Semarang sebagai barang bukti.

Fajar menambahkan, dalam melakukan penertiban, pihaknya selalu sesuai dengan prosedur. Sebelumnya, para PKL tersebut sudah diberikan surat teguran sebanyak tiga kali baik itu oleh camat maupun lurah. Namun surat teguran tak diindahkan para PKL.

Baca juga:  Pos Penyekatan Lebaran Taman Unyil telah Hentikan 350 Kendaraan

“PKL dilarang berjualan di atas saluran, namun masih saja ndableg. Sudah dari kemarin saya minta untuk segera pindah. Surat teguran sudah kami berikan, baik itu dari kelurahan, kecamatan, dan Satpol PP,” bebernya.

Peran dari kelurahan dan kecamatan dalam memberikan informasi tentang keberadaan PKL yang berjualan di tempat yang tidak diperbolehkan sangatlah membantu. Karenanya, peran aktif dari mereka sebagai pemangku wilayah untuk ikut membantu penertiban dengan membagi informasi sangatlah diperlukan.

“Apalagi jumlah personil kita itu terbatas, jadi ya tolonglah, dari kelurahan maupun kecamatan itu juga aktif. Supaya apa yang sudah dibangun oleh Pak Wali ini tidak sia-sia,” katanya.

Dalam penertiban, diakuinya, sudah dilakukan secara maksimal. Namun selama ini keberadaan PKL selalu kucing-kucingan dengan petugas Satpol PP. Ia mencontohkan keberadaan PKL di sepanjang Jalan Kartini. Berkali-kali petugas Satpol PP menertibkan bahkan menyita piranti dagangannya, tetap saja di kemudian hari mereka berjualan kembali.

Baca juga:  Sehari Bisa Potong 180 Hewan Kurban

“Pemkot Semarang sudah menyiapkan tempat-tempat untuk PKL berjualan, karenanya kita minta supaya tidak di tempat yang dilarang dan mengganggu estetika kota,” tuturnya.

Untuk kasus penertiban PKL di Polder Tawang, pihaknya juga sudah memberikan berkali-kali teguran. “Karena tidak menggubris ya kita tertibkan,” tegasnya. (ewb/aro)

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya