alexametrics

Polemik Tembakau Masih Jadi Persoalan Kompleks

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID. SEMARANG – Polemik rokok dan tembakau masih menjadi persoalan yang kompleks dan kontroversial. Hal itu memunculkan ruang gerakan pro dan kontra. Beberapa pihak bahkan menilai kebijakan pemerintah dalam menangani permasalahan tembakau dan rokok hingga saat ini belum memenuhi unsur keadilan.

Pasalnya, meski produk tembakau-rokok asli Indonesia memberikan kontribusi besar kepada pemerintah, namun konsumen rokok cenderung menjadi pihak yang dirugikan. Bahkan terdiskriminasi.

Hal itu dikatakan oleh Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, Khafid Sirotudin, dalam Focus Discussion Group bertajuk ‘Mencari Keadilan Bagi Konsumen Rokok’ di Gedung Antonius Fakultas Hukum Unika Soegijapranata Semarang, Senin (12/8).

“Keadilan harus ditegakkan. Jangan sampai kebencian atau ketidak-sukaan terhadap suatu kaum atau komunitas menjadikan kita berbuat tidak adil. Termasuk kepada konsumen rokok,” kata Khafid.

Dikatakannya, apapun harus diakui, bahwa rokok-tembakau memberikan kontribusi besar bagi negara ini. Khafid menyebut Rp 150-an triliun lebih tembakau-rokok memberi pemasukan kepada negara.

Baca juga:  Dishub Tak Akan Terbitkan Izin Parkir di Jalan Inspeksi

“Nilai tersebut jauh lebih besar daripada kontribusi lain. Tetapi yang kembali ke konsumen atau ke daerah hanya kurang lebih dua persen. Artinya, yang 98 persen ke mana? Tentu ini butuh keadilan dan transparansi. Konsumen rokok ini sudah jatuh tertimpa tangga, diinjak-injak sekalian,” katanya.

Parahnya, lanjut Khafid, telah terjadi stigma negatif bahwa merokok menjadi sebuah kejahatan. “Seakan-akan merokok sebagai sebuah kejahatan. Udah kena pajak double, kena 10 persen di industrinya, 10 PPN penjualannya, dan lain-lain. Setelah itu masih dibatasi dengan regulasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, seharusnya pemerintah memberikan hak konsumen rokok secara adil dan bijaksana. Hal sederhana misalnya dalam hal penyediaan fasilitas smoking area yang layak. “Tapi perokok juga tidak boleh ‘sakkarepe dewe’. Tidak buang sampah sembarangan dan seterusnya. Pemerintah daerah, pemerintah pusat, semua harus adil,” katanya.

Baca juga:  Pabrik Tingkatkan Serapan Tembakau

Menurutnya, rokok dan narkoba menjadi masalah stigmatisasi. Tembakau-rokok di Indonesia ini tidak sekadar food, tapi juga culture. Di Amerika, tembakau termasuk food and drugs, aturannya sama.

“Yang nggak boleh apa? Penyalahgunaannya. Jadi, penyalahgunaan rokok itu yang nggak boleh. Penyalahgunaan narkotika itu yang nggak boleh. Karena, realitasnya narkotika dibutuhkan dalam dunia kesehatan. Bius itu dari narkotika. Itu masalah (stigma),” katanya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Sekretaris Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH) PWNU DIY dan Dosen Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Gugun El Guyanie, yang menjadi salah satu narasumber dalam diskusi tersebut.

Dikatakannya, gerakan anti-rokok berhasil karena mereka menginfiltrasi seluruh norma. Baik di level Undang-Undang Cukai, Undang-Undang Kesehatan, hingga di DPRD. “Semua dimasuki dalam rangka mengobrak-abrik. Termasuk di Undang-Undang pajak daerah,” ujar Gugun.

Selain itu juga cukai (di pemerintah pusat) sudah dipungut, tapi kenapa masih ada pajak daerah. Itu asas keadilan yang tidak terpenuhi. “Jelas, ini tidak adil. Objeknya satu, tapi dipungut pajak daerah dan cukai. Tidak ada produk yang dikenakan seberat rokok. Ini agenda kelompok anti-rokok bisa memasuki pintu-pintu legislatif,” katanya.

Baca juga:  Tembakau Srintil Belum Laku

Lebih lanjut kata Gugun, di Undang-Undang Kesehatan sudah dicantumkan bahwa setiap pemerintah daerah wajib menetapkan peraturan daerah. “Itu sebenarnya secara substantif bertabrakan dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah UU 23 tahun 2014. Kenapa? Di dalam teori otonomi pemerintah daerah, ada beberapa urusan yang setiap daerah harus mengatur dan tidak boleh sama dengan daerah lain. Tapi kenapa dalam hal Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), semua daerah sama. Misalnya Bogor, Bantul, Kota Semarang Perda KTR-nya sama, mulai dari Pasal 1 hingga Pasal 30. Bantul, Semarang, copy paste Perda Kawasan Tanpa Rokok dari Bogor. Bengkulu juga sama, tinggal ganti judul aja,” ujarnya. (ewb/ap)

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya