alexametrics

Perlu Revisi Aturan Kampanye

Tujuh Bulan Dinilai Tidak Efektif

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, SEMARANG–Masa kampanye tujuh bulan pada Pemilu serentak 2019 dinilai terlalu panjang. Perlu evaluasi sehingga ajang memperkenalkan perserta pemilu ini berlangsung efektif.

Dari sisi keamanan, Karo Ops Polda Jateng Kombes Pol Drs Haryanto mengatakan bahwa masa kampanye yang terlalu lama dirasakan sangat menguras tenaga. Pekerjaan yang dilakukan pihak kemanaan menjadi cukup panjang. Karena terlalu panjang, manfaat kepada masyarakat juga tidak terlalu signifikan.

Ia pun berpendapat agar metode dan waktunya dapat dievaluasi. ”Di akhir kampanye 21 hari terakhir saja, stamina dan ketegangan meningkat,” ujarnya dalam Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Semarang, Rabu (7/8) lalu.

Komisioner KPU Jateng, Diana Ariyanti mengatakan masa kampanye Pemilu 2019 berlangsung dari 23 September 2018 sampai 13 April 2019. Perlu didengar pendapat dari berbagai pihak mengenai masa kampanye ini. Sehingga diketahui apakah 7 bulan sudah efektif atau terlalu panjang.

Baca juga:  Pemilik Genset Bisa Kena Pidana

”Kami dengar pendapat para peserta pemilu, partai politik, DPD, serta organisasi masyarakat, BEM sebagai representasi pemilih dan pihak lain yang terkait tahapan kampanye. Bersama-sama melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemilu serentak lalu, termasuk aspek waktu. Apakah 7 bulan itu efektif?” jelasnya dalam nada tanya.

Ia menambahkan, kampanye merupakan tahapan penting untuk memperkenalkan peserta pemilu kepada calon pemilih. Sehingga, memang, rumusan aturan kampanye yang efektif sangat diperlukan.

Selain waktu, dalam evaluasi kampanye 2019, sorotan peserta FGD juga mengarah pada alat peraga kampanye (APK). Diana mengatakan, APK yang difasilitasi KPU dinilai menyulitkan. Pertama, untuk pengadaan memerlukan banyak waktu. Butuh waktu hingga desain APK mendapat persetujuan peserta pemilu. “Dalam pelaksanaannya masih banyak APK yang dipasang tidak sesuai aturan,” katanya.

Baca juga:  Proyek Puskesmas Senilai Rp 3,7 Miliar Mangkrak

Kordiv pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng, Anik Sholihatun mengatakan bahwa setidaknya pihaknya menemukan 41.827 APK terpasang tidak pada tempatnya. ”Memang untuk APK difasilitasi oleh KPU. Tapi di lapangan, kami menemukan beberapa peserta tidak memiliki dana untuk memasang,” jelasnya.

Sebenarnya, ia katakan, anggaran untuk pengadaan APK ini cukup banyak. Ia sangat menyayangkan ketika APK yang difasilitasi KPU sudah tersedia, namun tidak dimanfaatkan dengan baik oleh para peserta pemilu. ”Ini kan persoalan efisiensi. Padahal proses perjuangan parpol agar difasilitasi negara kan panjang. Kalau disia-siakan rasanya bagaimana gitu,” ujarnya menyesalkan.

Hasil evaluasi ini nantinya akan menjadi bahan untuk memberikan rekomendasi, teknis maupun regulasi. Harapannya, di dalam revisi terbatas UU pemilu yang akan datang, bisa dibahas DPR RI. (sga/ida)

Baca juga:  Ratusan Anggota Pemuda Pancasila Geruduk PN

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya