alexametrics

IPU Nilai HZI Salah Sasaran

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, SEMARANG – Dijadikan sebagai pihak tergugat III oleh perusahaan industri peralatan kedokteran gigi, PT Helmut Zepf Indonesia (PT HZI). PT Indo Permata Usahatama (PT IPU) meradang dan menilai HZI selaku penggugat salah sasaran yang mempermasalahkan amblesnya tanah di Kawasan Industri Candi akibat ulah IPU.

Kuasa hukum PT IPU, Bambang Raya justru menyarankan, mestinya yang digugat adalah pemborong yang membangun pabriknya. Ia menyampaikan, izin kawasan industri candi sudah benar melainkan kesalahan berada di konstruksi bangunan.

“Buktinya lain-lainnya (pabrik) tidak masalah. Bangunannya tidak ada masalah,” kata Bambang Raya, menyikapi pemberitaan yang beredar terkait gugatan itu, kepada wartawan kemarin.

Menurutnya, PT HZI seharusnya telah mengukur kekuatan konstruksi. Pengukuran dilakukan saat awal pembangunan. Termasuk penggunaan pondasi dilihat seperti apa di awal. Menurutnya, kapling yang ditempati PT HZI dibeli dari PT Matahari Multi Jaya. Sedangkan saat itu investor asal Jerman membeli dalam bentuk tanah kapling.”PT Matahari Multi Jaya beli kaplingnya di PT IPU. Kami jual lepas,” jelasnya.

Baca juga:  Ribuan Pengemudi Online Izin ASK

Bambang berharap adanya gugatan tersebut pemerintah maupun masyarakat tidak beranggapan PT IPU semaunya sendiri. Dirinya menegaskan pada kasus itu PT IPU tidak terlibat langsung atas retaknya bangunan pabrik milik investor asal Jerman.

“Intinya yang terlibat langsung PT Matahari Multi Jaya. Kami jual lepas kepada PT Matahari. Terpenting Pemkot Semarang mengizinkannya di situ untuk lingkungan indsutri,” tandasnya.

Sebelumnya, PT HZI mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri (PN) Semarang melawan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang, serta PT IPU dan PT Matahari Multi Jaya (PT MMJ).Gugatan itu sendiri saat ini masih memasuki mediasi.

Baca juga:  Harga Ayam Terus Naik

Mediasi terakhir hakim mediator Ester Mangaria Sitorus telah memanggil semua prinsipal. Namun dari para tergugat belum memberikan solusi penyelesaian, sehingga pada sidang berikutnya dari pihak penggugat, meminta hakim mediator menghadirkan Presiden Jokowi untuk ikuti mediasi. Oleh hakim mediator kemudian menunda sidang hari ini, Rabu (31/7), dengan agenda lanjutan mediasi. Perkara itu sendiri tercatat dalam nomor register: 131/Pdt.G/2019/PN Smg. (jks/zal)

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya