alexametrics

Ingatkan Kepala Sekolah agar Hati-hati

Tangkal Korupsi Dana Pendidikan

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, SEMARANG–Untuk mencegah terjadinya penyimpangan penggunaan dana pendidikan, kepala SMA/ SMK di Jateng diminta berhati-hati dalam pengelolaannya. Mereka diharap menguasai tata kelola keuangan atau manajemen dana pendidikan dengan baik dan benar.

”Sehingga tidak ada temuan yang bersifat melanggar aturan dana pendidikan,” ujar Jumeri, kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng kepada koran ini, Rabu (31/7).

Pengelolaan keuangan ini menjadi salah satu kriteria untuk menilai keberhasilan kepala sekolah. Selain kepala sekolah juga diminta mampu mengelola aduan masyarakat, termasuk di antaranya mengenai pengelolaan dana pendidikan, dengan baik. Dalam artian, aduan diterima dan dijelaskan sesuai dengan ketentuan.

”Dinas memberikan panduan kepada sekolah agar paham tentang alokasi penggunaan, cara penggunaan dan cara mempertanggungjawabkannya. Juga dalam hal menangani aduan,” jelasnya.

Baca juga:  Kenalkan Keberagaman Budaya

Ditambahkan, panduan ini diberikan agar kepala sekolah tetap berada di dalam track selama mengelola dana pendidikan. Ketika sudah berada di jalur yang benar, kepala dinas meminta agar para kepala sekolah tidak takut mengelola dana pendidikan. ”Kami motivasi, kalau benar jangan takut. Kalau nggak berani, siapa yang akan mengelola dana itu,” ujarnya dengan nada menanyakan.

Kepala dinas mengatakan, beberapa yang rawan terjadi penyimpangan adalah, ketika sekolah memungut dana dari masyarakat. Memang, Jumeri mengakui, saat ini pendidikan SMA/SMK negeri di Jateng belum bisa gratis. Peran masyarkat masih dibutuhkan sekolah. Sayangnya, dalam penarikan ini terkadang tidak dilakukan dengan prosedur yang benar.

”Makanya, dinas membuat surat edaran agar sekolah berdiskusi dulu dengan pengawas dan cabang dinas sebelum memutuskan bertemu dengan orangtua,” jelasnya.

Baca juga:  Pemanfaatan Lingkungan Sekolah sebagai Sumber Belajar di Sekolah

Pendidikan antikorupsi diberikan kepada seluruh warga sekolah. Tidak hanya kepala sekolah saja, namun juga kepada guru, karyawan dan siswa. Kepada siswa, kepala dinas mengatakan, pencegahan korupsi dilakukan dengan membangun karakter siswa. Melalui materi-materi yang disisipkan pada sejumlah mata pelajaran.

”Kita tanamkan nilai-nilai antikorupsi kepada mereka. Kita punya Pergub 10 tahun 2019, tetang implementasi pendidikan antikorupsi. Sekarang sekolah-sekolah juga secara swadaya dan inisiatif sendiri membentuk komunitas atau gerakan sekolah berintegritas,” ujarnya memberitahukan. (sga/ida)

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya