Baru Dilantik, Langsung Didemo

272
PROTES: Mahasiswa beraksi di depan kantor DPRD menyampaikan aspirasi agar dilakukan peninjauan kembali revisi UU KPK.(DINAR SASONGKO/RADARSEMARANG.ID)
PROTES: Mahasiswa beraksi di depan kantor DPRD menyampaikan aspirasi agar dilakukan peninjauan kembali revisi UU KPK.(DINAR SASONGKO/RADARSEMARANG.ID)

RADARSEMARANG.ID, SALATIGA – Pelantikan Pimpinan definitif DPRD Kota Salatiga diwarnai aksi unjuk rasa ratusan mahasiswa. Para mahasiswa yang beraksi didepan kantor DPRD menyampaikan aspirasi agar dilakukan peninjauan kembali revisi UU KPK.

Selain itu, para mahasiswa juga menolak pengesahan pasal karet dalam RUU KUHP, UU KPK, RUU Kemasyarakatan, RUU Sumber Daya Air dan RUU Pertanahan yang tidak pro rakyat serta menolak tegas pengesahan RUU PKS.

Para pengunjuk rasa datang sebelumnya berkumpul di kampus I IAIN Salatiga. Sekitar pukul 10.00, massa berjalan kaki menuju kantor DPRD yang berjarak sekitar 500 meret dari kampus. Mereka membawa puluhan poster dan spanduk yang menyuarakan aspirasinya.

Para mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) kemudian berorasi diatas mobil bak terbuka yang membawa pengeras suara. Hanya saja, massa tertahan didepan gerbang DPRD yang tertutup dan dijaga oleh aparat kepolisian dan satpol PP.

“Kami juga minta DPRD Kota Salatiga untuk mendorong DPR untuk mencabut ijin korporasi atas pembakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera yang melakukan inventarisasi aset negara agar terlindung dan terawat secara benar berdasarkan prinsip berkeadilan sosial di dalamnya,” kata Zaenal Abidin, salah seorang mahasiswa.

Disamping itu, para demonstran juga menuntut DPRD Kota Salatiga untuk menjalankan kewajibannya sebagai representasi rakyat untuk bisa menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. “Kami imbau bagi pelaksana pemerintah dalam hal ini eksekutif dan legislatif dalam menjalankan kewenangan legislatifnya mengedepankan azas proposionalitas dalam mengambil kebijakan, bukan hanya karena kepentingan oligarki semata melainkan melihat kepentingan yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Suasana sempat memanas kala mahasiswa mendesak masuk menuju kantor DPRD yang tengah mengadakan rapat paripurna pelantikan pimpinan definitif DPRD. Hingga akhirnya, suasana mereda dan berakhir damai setelah pimpinan yang baru dilantik yakni Dance Ishak Palit, Saeful Mashud dan Latif Nahari bersedia menemui para pengunjuk rasa. (sas/bas)