alexametrics

Bokar Eks Mall Borobudur, Minta Dukungan Dewan

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, Pekalongan – Pemerintah Kota Pekalongan meminta dukungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk percepatan pembongkaran Eks Mall Borobudur. Menindaklanjuti hal tersebut, kemarin (6/4) pemkot menggelar rapat kerja bersama Komisi A dan B DPRD.

“Kami mengapresiasi pemkot yang secara aktif melibatkan DPRD untuk mengomunikasikan pembongkaran pasar,” ujar Ketua DPRD Kota Pekalongan, Muhamad Azmi Basyir.

Ditegaskan Azmi, DPRD tentu mendukung rencana tersebut. Akan tetapi pihaknya harus memastikan dulu secara pasti dasar hukumnya seperti apa. Karena bangunan tersebut masih menjadi hak PT Disc. Pihaknya tidak ingin adanya gugatan ketika hukumnya tidak jelas. Hal tersebut akan mengganggu proses pengajuan anggaran. “Karena salah satu syarat yang dimintakan oleh kementerian adalah clean and clear permasalahan lahan,” jelas Azmi.

Baca juga:  Ambil BLT Sekaligus Vaksinasi Booster

Azmi menekankan bahwa sistem ini harus dipelajari bersama. Dalam waktu dua atau tiga hari DPRD akan mengeluarkan rekomendasi. Azmi juga berpesan jika nantinya dipermasalahkan pemkot juga harus menyiapkan langkah-langkah dengan tahapan yang jelas. “Apakah nanti dikomunikasikan lebih intens atau muncul rencana lain,” tegas Azmi.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Supriono mengatakan, permasalahan Banjarsari selama empat tahun ini masih masalah persepsi hukum. “Yang kebetulan masing-masing pihak punya dasar semua,” kata Ketua Tim Percepatan Pembongkaran ini.

Atas rekomendasi wali kota, pihaknya berkomunikasi dengan DPRD dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut. “Pasar darurat selama empat tahun ini nampaknya sudah kelewatan kalau kita tidak melakukan suatu terobosan,” ujar Pri.

Baca juga:  Muncul Klaster SMAN 4 Pekalongan, Pembelajaran Tatap Muka Ditunda

Pihaknya menyadari apa yang akan dilakukan berpotensi mendapat tuntutan. Namun pihaknya tidak mempersoalkan, sebab Pemkot Pekalongan juga memiliki dasar. Terpenting ada progress terkait masalah ini. “Kita akan melakukan pembangunan di area yang menjadi aset Kota Pekalongan dulu. Yang lain diabaikan dulu,” jelasnya.

Namun karena di sana ada bangunan yang membahayakan masyarakat, maka kewajiban pemerintah sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung Pasal 52, pemerintah wajib membongkar.

“Tetapi karena itu adalah milik dari PT Disc, bongkaran itu akan kita letakkan di area tersebut dan area itu akan kita tutup. Kita akan melakukan kegiatan di area yang milik kita untuk mulai dibangun Pasar Banjarsari,” jelasnya.

Baca juga:  Direktur RSUD Kraton Positif Covid-19, Sejumlah Pejabat Di-tracking

Targetnya Lebaran bangunan bekas mall sudah dibongkar. Pihaknya sudah membentuk tim percepatan pembongkaran. “Nantinya banyak OPD yang akan terlibat seperti Dindagkop-UKM, Satpol PP, Dinhub, dan pemerintah wilayah setempat,” tandasnya. (han/zal)

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya