alexametrics

Pemkot Pekalongan Segera Membentuk Organisasi Perangkat Daerah Khusus Batik

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, Pekalongan – Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan mengumumkan akan membentuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) khusus batik. Hal tersebut ditegaskan dalam momen peringatan Hari Batik Nasional (HBN) yang jatuh pada 2 Oktober kemarin.

“Sektor batik masih dikelola oleh sejumlah OPD sehingga kurang efektif dan terjadi tumpang tindih kewenangan,” kata Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan Djunaid SE pada acara Peringatan HBN secara terbatas di Ruang Amarta Setda setempat Sabtu (2/10).

Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua TP PKK Kota Pekalongan Inggit Soraya, Sekda Kota Pekalongan Sri Ruminingsih, Kapolres Pekalongan Kota AKBP Wahyu Rohadi, Kasdim 0710/Pekalongan Mayor Inf Raji, dan jajaran Forkopimda serta perwakilan kepala OPD Kota Pekalongan, penggiat dan sejarawan batik, pengusaha batik, dan sebagainya.

Baca juga:  Cegah Virus Masuk Kantor Polisi

Wali Kota Pekalongan – yang akrab disapa Aaf – bersyukur bisa memperingati HBN, meski masih pandemi Covid-19. Tahun ini mengusung tema “Lestari Batikku, Terlindungi Alamku”, untuk pemulihan ekonomi khususnya di sektor batik sebagai andalan sektor usaha masyarakat setempat. “Usaha batik, mengalami penurunan omzet saat adanya pembatasan kegiatan masyarakat,” ungkapnya.

Pihaknya kini melakukan berbagai cara, mulai pelatihan digital marketing, pemasaran online, dan pelatihan ekspor. Termasuk mewajibkan pegawai negeri untuk menggunakan sarung batik dan seragam batik selama 1 minggu ke depan. Ini demi menghidupkan kembali UMKM sektor batik pasca pandemi Covid-19.

Terkait OPD khusus batik, bertujuan mengatasi permasalahan perbatikan. Mengingat batik merupakan kearifan lokal yang perlu dijaga. Apalagi Kota Pekalongan sudah dinobatkan sebagai The World’s City of Batik oleh Unesco.

Baca juga:  BPBD Canangkan Zona Integritas, Siaga Bencana dan Korona

Selama ini, beberapa kebijakan masih diurus berbagai OPD. Mulai dari untuk usaha, promosi, hingga pameran oleh Dindagkop-UKM. Kemudian, Museum Batik yang menjadi trademark Kota Pekalongan yang masih menjadi kewenangan Dinparbudpora. Sementara untuk limbah batik dan penanganan IPAL ditangani oleh DLH.

Untuk itu, rintisan OPD ini harus dimulai. Minimal diurusi oleh kepala seksi (Kasi) atau kepala bagian (Kabag) tertentu khusus batik. Bahkan bisa langsung kepala dinas (Kadin) yang concern ke batik. Untuk itu, akan digodok pola kerjanya seperti apa. Karena saat ini, masih ditangani beberapa dinas, sehingga masih ada lempar tanggung jawab.

Untuk itu, wali kota berharap ke depan betul-betul dalam satu wadah OPD, mulai dari pengawasan, kepengurusan, maupun pelatihan batik. Semuanya bisa terkonsentrasi di satu dinas tersebut. “Jika di satu OPD akan lebih mudah koordinasinya,” tandasnya. (han/ida)

Baca juga:  Wisata Air Pantai Pasir Kencana Tutup Setiap Senin

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya