alexametrics

3.094 Karyawan Dirumahkan, Pemkot Pekalongan Kebut Kartu Prakerja

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, Pekalongan – Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker) Kota Pekalongan mulai mendata para pekerja formal dan informal yang akan menerima kartu Prakerja.

Hal ini berdasarkan surat edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia tentang perlindungan pekerja/buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka penanggulangan korona. Demikian disampaikan Kepala Dinperinaker, Slamet Hariyadi, Senin (13/4/2020).

Adapun kartu Prakerja tersebut diprioritaskan bagi pekerja muda yang terdampak dirumahkan dan mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari perusahaan akibat pandemi virus korona di Kota Pekalongan.

“Dinperinaker sudah mengambil langkah dengan mendata semua karyawan yg dirumahkan dan di PHK, menyurati ke perusahaan. Kemudian kami akan mengusulkan nama-nama calon pemilik kartu Prakerja yang kemudian akan diseleksi Kemenaker. Pengusulan dilakukan setiap minggu kepada Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah. Jika lolos seleksi, para pemilik kartu berhak mendapatkan dana insentif,” papar Slamet kepada Jawa Pos Radar Semarang.

Slamet Hariyadi menambahkan bahwa calon penerima kartu Prakerja yang lolos nantinya akan menerima insentif dari Pemerintah Pusat sebesar Rp 3.550.000 yang terdiri dari Rp 1 juta diberikan untuk pelatihan online, Rp 2,4 juta diberikan dalam bentuk insentif pascapelatihan selama empat bulan dan Rp 150 ribu diberikan dalam bentuk insentif survei.

Baca juga:  Waspadai Limbah Medis Masyarakat

Terhitung per tanggal 8 April 2020 kemarin tercatat sebanyak 3.094 karyawan di Kota Pekalongan di rumahkan oleh perusahaan, 24 orang di antaranya di PHK.

Sementara itu, Wali Kota Pekalongan Saelany Machfudz berharap warga Kota Pekalongan yang terkena PHK dan dirumahkan karena imbas korona untuk segera mendaftarkan diri. “Bantuan dari Pemerintah Pusat melalui kartu Prakerja ini sedang kami usulkan calon-calon penerima yang berhak sesuai kriterianya. Bantuan kartu Prakerja ini diproritaskan bagi mereka yang dirumahkan dan di PHK oleh perusahaan-perusahaan, calon pekerja migran yang gagal berangkat dan juga pekerja dari luar daerah yang kembali ke Kota Pekalongan. Nantinya proses seleksi dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia,” papar Saelany. (nor/bas)

Baca juga:  Tim Tindak Covid Siap Disiplinkan Warga

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya