alexametrics

Segala Bentuk Pembanguan Desa Harus Dilaporkan

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, PEKALONGAN – Pemkot Pekalongan mewanti wanti kepada para kepala desa untuk memafaatkan penggunaan dana desa seefektif mungkin dan tepat sasaran, sehingga penyerapan anggaran bisa dilakukan secara maksimal.

Plt Asisten I Setda Kota Pekalongan, Budianto meminta kepala desa selalu melaporkan kegiatan pembangunan di desanya kepada camat atau wali kota agar proyek penggunaan dana desa yang digelontorkan bisa terpantau dengan baik.

“Dari Pemkot Pekalongan sendiri memberikan dana Rp 35 juta kepada masing-masing desa untuk pembangunan daerahnya.  Termasuk juga dana dari beberapa OPD,  seperti Dinperkim untuk penataan lingkungan.  Maka dari itu segala bentuk penggunaan dana atau proyek pembangunan yang dilakukan wajib melaporkan kepada camat atau wali kota secara langsung,” tegas Budianto saat ramah tama dengan kepala desa, di Guest House Senin (30/9).

Baca juga:  Pertahankan Batik sebagai Warisan Budaya

Jika ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dalam alokasi dana desa,  maka desa tersebut bisa terkena sanksi.  Adanya laporan kepda wali kota atau camat juga dimaksud agar  apabila pembangunan yang dilakukan mengalami kekurangan,  ataupun masukan,  pemerintah bisa langsung bertindak dalam menentukan kebijakan.  Kalau sampai tidak dilaporkan,  maka dalam keputusan-keputusan ke depan akan banyak sekali kekurangannya.

“Wali kota pun bisa langsung meninjau lokasinya,  dan jika ada masukan bisa menjadi bahan evaluasi  dan jika ada kekurangan seperti pengadaan dana,  bisa diusulkan di tahun anggaran selanjutnya,” imbuhnya.

Sebagai langkah lebih lanjut,  pihaknya akan menyinkronisasi jadwal kegiatan di setiap desa dan wali kota agar ke depan, warga bisa bertatap muka langsung dengan wali kota untuk menyampaikan masukannya.

Baca juga:  Waspadai Cuaca Ekstrim Tiga Hari ke Depan

Sementara itu,  Wali Kota Pekalongan Saelany Mahfudz menyampaikan  bahwa dengan adanya program dana desa yang digelontorkan pemkot,  peran kepala desa harus lebih aktif lagi dan wajib menguasai pengelolaan administrasi pembangunan.

“Biasanya yang melakukan pengurusan proyek-proyek ini adalah camat,  namun baru kali ini kepala desa harus banyak belajar,  khususnya terkait pengadaan tanah.  Nah sekarang mereka dituntut untuk menangani dan belajar sistem administrasinya,” ujarnya.

Oleh karena itu pihaknya menghadirkan pakar- pakar yangberkompeten di bidangnya untuk berkonsultasi. “Agar ke depan pengelolaan dana desa sebagai pembangunan ini bisa tepat sasaran dan sesuai dengan yang diharapkan,” pungkasnya. (alf/zal)

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya