RADARSEMARANG.ID, Mungkid – Kunjungan wisatawan ke Taman Wisata Candi Borobudur (TWCB) di tahun 2022 lalu masih belum mencapai target yang dibebankan sebanyak 1,6 juta pengunjung baik asing maupun domestik. Beberapa faktor menjadi penyebab masih belum tercapainya target kunjungan ke TWCB tahun 2022 tersebut.
General Manager (GM) Taman Wisata Candi Borobudur (TWCB) Jamaludin Mawardi mengatakan, hingga akhir Desember 2022 kemarin, target kunjungan wisatawan tidak dapat terpenuhi.
Dari target 1,6 juta wisatawan hanya mencapai 1,49 juta wisatawan, atau masih kurang sekitar delapan persen. “Jadi kami masih belum bisa mencapai 100% target yang dibebankan,” ungkapnya kepada wartawan.
Jamaludin menyampaikan, tidak tercapainya target di tahun 2022 lalu, disebabkan beberapa hal. Salah satunya, dengan adanya isu kenaikan harga tiket masuk Candi Borobudur yang mencapai angka Rp 750.000 per orang dan ini menjadi polemik di masyarakat.
“Stigma harga tiket masuk ke Candi Borobudur yang mahal sebesar Rp 750.000 per orang tersebut, ternyata masih dipersepsi oleh wisatawan. Sedangkan, kenyataan di lapangan tidak ada kenaikan tiket harga masuk,” terangnya.
Ia menjelaskan, selain masalah harga tiket. Belum boleh naiknya wisatawan ke Candi Borobudur menjadi salah satu penyebab menurunnya minat wisatawan ke Borobudur. Jamaludin mengatakan, kunjungan tertinggi di Candi Borobudur itu di angka 9.000 sampai 10.000.
“Tertinggi kita puncaknya hanya di 11.000 pada waktu libur natal dan tahun baru kemarin 27 Desember 2022 lalu. Angka ini jauh dari yang kita targetkan, yakni picknya itu di angka 24 ribu wisatawan,” ucapnya.
Sementara itu, di tahun 2023 ini target kunjungan yang ingin dicapai oleh Taman Wisata Candi Borobudur di angka 2,2 juta kunjungan, baik wisatawan lokal maupun asing. Dengan adanya target ini, Jamaludin berharap, di tahun 2023 sudah ada izin naik ke tubuh bangunan Candi Borobudur. Hal ini pastinya akan menambah daya pikat wisatawan ke Borobudur.
“Selain itu, kita juga akan meningkatkan berbagai promosi dan berkolaborasi dengan berbagai stakeholder baik daerah hingga kementerian,” ujarnya. (rfk/bas)
