alexametrics

Bentuk Tim Satgas Pengadaan Tanah

Proyek Tol Jogja-Bawen

RADARSEMARANG.ID, MUNGKID – Perkembangan proyek jalan tol Yogyakarta-Bawen memasuki babak baru. Pemaparan mengenai permohonan pelaksanaan pengadaan tanah sudah dilaksanakan pada Selasa (31/5). Tahap selanjutnya adalah penyusunan tim pengadaan tanah.

Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Kabupaten Magelang Adang Athfan Ludhantono mengatakan pihaknya sudah mengajukan permohonan pengadaan tanah ke Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Tengah.
Ke depan, juga segera dibentuk satgas A dan B. Satgas tersebut melibatkan sejumlah pihak. Yakni Badan Pertanahan Nasional (BPN), DPUPR, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades), bagian pemerintahan, kecamatan, dan desa.

“Unsur satgas A dan B sama. Bedanya satgas A aspek yuridis (administrasi) sedangkan satgas B penghimpunan,” katanya kepada Jawa Pos Radar Magelang saat ditemui di kantor, kemarin (2/6).

Baca juga:  Era Digital, Aparatur Desa Harus Terampil

Pihaknya juga sudah diminta pihak terkait (PU) untuk proses penilaian bangunan. Terkait dengan luasan tanah, rincian bangunan, dan jenis-jenisnya. Ke depan juga akan dilaksanakan sosialisasi lagi kepada masyarakat terkait hal itu.

“Misalnya berapa ukuran tanah, bangunannya permanen, dan keramik atau tidak. Di sini Permades sangat penting,” jelasnya.

Dinas Pertanian juga akan dilibatkan berhubungan dengan penilaian pohon yang punya nilai ekonomi. Seperti pohon kelapa dan pohon yang punya nilai jual. Diketahui, dari 44 desa di Kabupaten Magelang hanya lima desa yang tidak kena dampak pembangunan jalan tol Jogjakarta-Bawen.

Pembayaran kepada masyarakat terdampak ditargetkan mulai Agustus. Penetapan harga lahan berdasarkan harga premium, yakni harga tertinggi. Dan tidak ada tawar menawar.

Baca juga:  Kebakaran Sumbing Meluas

Kendati demikian, pihaknya mengakui masih ada beberapa kendala dalam administrasi lahan. Seperti aspek surat pertanahan yang belum diselesaikan. Lalu tanah wakaf, bengkok, tanah milik pemerintah desa, makam, dan sekolah yang terdampak untuk exit tol.

“Saat ini prosesnya sudah berjalan untuk pembebasan lahan-lahan tersebut,” pungkasnya. (mia/lis)

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya