alexametrics

Dua Pegawai DLH Kabupaten Magelang Tersangka Korupsi Dana Operasional BBM

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, Mungkid – Dua pegawai Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Magelang, ditetapkan sebagai tersangka. Yakni kepala UPTD pengelolaan sampah berinisial INS dan kasubag TU berinisial B. Keduanya terlibat kasus korupsi dana operasional BBM pada UPTD Pengelolaan Sampah Tahun Anggaran 2020 senilai Rp 775 juta.

Rabu (3/11/2021), keduanya tampak terduduk lesu ketika digiring menuju mobil tahanan Kejaksaan Negeri (Kejari) Magelang. Mengenakan rompi oranye dengan tangan terborgol, tersangka berjalan cepat menuju mobil tahanan tanpa memberikan keterangan kepada awak media. Untuk sementara waktu tersangka INS dan B akan dititipkan di Rutan Polres Magelang.

“Penyelidikan sudah kita laksanakan dari 14 September. Kami sudah mengumpulkan keterangan saksi dan saksi ahli. Kami telah mendapat alat bukti yang cukup (untuk menetapkan tersangka),” kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Magelang, Dandeni Hardiana Rabu (3/11/2021).

Baca juga:  Ibadah Uposatha Diadakan Terbatas

Dandeni menjelaskan, modus yang dilakukan tersangka dalam melakukan korupsi yakni memalsukan nota pembayaran BBM. Kerugian negara yang ditimbulkan masih terus dihitung oleh ahli. “Namun diperkirakan Rp 775 juta,” ujarnya.

Pihaknya pun masih mengembangkan kasus tersebut untuk menelusuri ke mana uang hasil korupsi tersebut. Disinggung adanya tersangka lain, pihaknya tidak menampik kemungkinan tersebut.

“Selalu ada kemungkinan tersangka lain, kami ambil dahulu yang tanggung jawab. Tentunya akan terus kami kumpulkan alat bukti, karena juga utuk menelusuri ke mana uang itu dipergunakan,” tegas Dandeni kepada Jawa Pos Radar Magelang.

Sementara waktu tersangka INS dan B dilakukan penahanan selama 20 hari di Rutan Polres Magelang. Dalam kasus tersebut kejari menyita alat printer yang memproduksi kuitansi palsu.

Baca juga:  Cegah Rusak, Candi Retno Secang Diberi Atap

Tersangka dikenakan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi juncto pasal 5 ayat 1 ke-1 KUHP.

“Subsider lagi yaitu pasal 9 UU 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, yaitu terkait pemalsuan surat, karena modusnya itu ada pertanggungjawaban kuitansinya palsu,” pungkasnya. (man/zal)

 

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya