RADARSEMARANG.ID, Mungkid – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tengah melakukan kajian ulang terkait Heritage Impact Assessment (HIA) proyek pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur. Setelah pemerintah Indonesia mendapat rekomendasi dari UNESCO.
“Itu rekomendasi dari UNESCO kepada pemerintah Indonesia. Bukan peringatan atau perubahan status. Pokoknya sekarang ini kami sedang mengerjakan rekomendasi dari UNESCO itu lah,” ujar Hilmar Farid, dirjen Kebudayaan Kemendikbud, kepada Jawa Pos Radar Magelang usai acara di Balkondes Ngargogondo, Kabupaten Magelang, Selasa (15/9/2021).
Kata dia, dalam HIA berisi dampak dari pembangunan fisik terhadap heritage (Candi Borobudur). Bukan tentang izin pembangunan. Sambung Hilmar, sebelum adanya revisi HIA, UNESCO tidak bisa memberikan pendapat.
“Limit yang dikasih kepada Pemerintah Indonesia sampai bulan Oktober 2021. Kalau tidak ada pandangan negatif segala macam, maka pembangunan dilanjutkan,” katanya.
Sementara itu Anton Wibisono, Pamong Budaya Ahli Muda, Direktorat Pelindungan Kebudayaan Kemendikbud mengatakan, pihaknya telah membentuk tim untuk mengerjakan revisi HIA.
Menurutnya, kemungkinan di HIA sebelumnya ada beberapa proyek yang tidak masuk subkawasan pelestarian (SP) 2 namun disinggung.
“Yang kami lakukan saat ini benar-benar membatasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan di SP 1 maupun SP 2 Perpres 58 2014. Sementara di luar dari itu seperti Gerbang Blondo dan Samudra Raksa tidak kami masukkan dalam HIA” katanya.
Anton menambahkan, tim revisi HIA saat ini sedang berkonsultasi dengan ahli warisan dunia untuk memperdalam apa saja yang perlu dilakukan dalam prosedur HIA.
Di samping itu tim juga tengah meneliti beberapa dokumen yang belum tercantum dalam HIA sebelumnya.”Selain memperbaiki HIA juga akan ada pemutakhiran data sesuai dengan kondisi terakhir di lapangan,” pungkasnya. (man/lis)
