alexametrics


Pemkab Magelang Tak Terbitkan Izin Tambang di Wilayah Merapi

Rekomendasi

RADARSEMARANG.ID, Mungkid – Pemkab Magelang tidak pernah menerbitkan izin tambang di wilayah Merapi, tepatnya di eks Dusun Ngori, Desa Kemiren, Kecamatan Srumbung. Hal ini ditegaskan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang Sarifudin.

Sarifudin menjelaskan, kegiatan pertambangan pasir dan batu di wilayah Merapi Kabupaten Magelang berdasar pada UU No.3/2020. Di mana perizinan usaha menjadi kewenangan pemerintah pusat. “Salah satu syarat izin usaha pertambangan adalah dokumen dari lingkungan hidup,” ujar Sarifudin.

Di Kabupaten Magelang, lokasi yang diizinkan untuk aktivitas pertambangan adalah kawasan zona lindung 3. Untuk itu, wajib menyusun dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal). Penilaian Amdal pun dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Bukan oleh Komisi Penilai Amdal Kabupaten Magelang.

Sementara persyaratan izin usaha pertambangan yang masih menjadi kewenangan Pemkab Magelang yakni penerbitan surat kesesuaian tata ruang. “Jadi tidak bemar kalau ada informasi Pemkab Magelang menerbitkan izin tambang di wilayah Merapi, khususnya di eks Dusun Ngori, Desa Kemiren,” tegas Sarifudin.

Sebelumnya, Forum Rakyat Jogjakarta (Fokja) menyoroti aktivitas penambangan galian C di Dusun Ngori, Desa Kemiren, Srumbung. Mereka menduga penambangan galian C di lokasi tersebut ilegal alias tidak mengantongi izin.

Ketua Fokja Iwan Fathoni mengatakan, kegiatan penambangan tersebut telah berjalan sekitar 4 bulan. Setidaknya ada sekitar 300 truk yang beraktivitas mengangkut material tanah. “Kami menduga ada yang dilanggar dalam hal ini sehingga terjadi penambangan dimana menurut kami itu merupakan aktivitas ilegal. Kami juga menduga ada pihak-pihak yang sengaja mengambil keuntungan di sana,” kata Iwan. (rhy/ton)

 

Terbaru

Alun-Alun Magelang Punya Spot Foto Baru

Pulang Vaksinasi, Tewas Tertabrak Kereta Api

Populer

Lainnya