alexametrics

Awasi BOS dengan SI BOS

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, MUNGKID –Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Bantuan Operasional Sekolah (SI BOS). Aplikasi ini untuk memudahkan penggunaan dan pengawasan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Plt Kepala Disdikbud Kabupaten Magelang Endra Endah Wacana mengatakan,  selama ini permasalahan yang sering terjadi adalah keterlambatan pencairan dana BOS yang tidak di awal triwulan. Permasalahan lain, dalam pelaporan dana BOS yaitu SDM pengelolaan dana BOS tidak berlatar belakang sarjana ekonomi/keuangan, dan kebanyakan dilaksanakan oleh guru. Rata-rata sekolah jenjang SD tidak memiliki tenaga administrasi sehingga kebanyakan kepala sekolah merangkap mengelola BOS, dan dampaknya pencatatan klasifikasi asset di sekolah masih kurang.

“Saat ini ada regulasi dari Menteri Kebudayaan mengenai pelaksanaan dana BOS tentang pencatatan dan pelaporan secara online. Namun belum ada aplikasi yang praktis dan komprehensif untuk mempermudah pelaporan BOS,” katanya, Selasa (30/7).

Baca juga:  Disdik Gencarkan Gerakan Donasi Ponsel

Endra menyebutkan, padahal anggaran BOS di Kabupaten Magelang sangat besar. Untuk 102.684 siswa dari 734 sekolah jenjang SD maupun SMP disediakan anggaran sebesar Rp 87.366.520.000. “Aplikasi SI BOS akan diimplementasikan lebih dulu di 130 Sekolah Menengah Pertama (SMP) baik negeri maupun swasta di Kabupaten Magelang. Tujuan dari peluncuran ini untuk meningkatkan pelayanan pelaporan dana BOS. Harapan kami dengan adanya peluncuran ini dapat digunakan oleh seluruh SMP dan SD di Wilayah Kabupaten Magelang,” tegasnya.

Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN Rohmadi Marwanto menjelaskan, pengembangan aplikasi SI BOS merupakan program pengabdian kepada masyarakat dan bagian dari perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

 

Pj Sekda Kabupaten Magelang Adi Waryanto mengatakan, peluncuran aplikasi SI BOS merupakan terobosan baru dan akan membantu sekolah dalam melaporkan penggunaan dana BOS. Terlebih setiap tahun akan diadakan pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Baca juga:  LP Ma'arif Dirugikan PPPK, Banyak Kehilangan Guru

 

“Berdasarkan pelaporan tersebut, Pemerintah Kabupaten Magelang berhasil mendapatkan predikat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” tukasnya. (mg3/mg5/had/ton)

 

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya