RADARSEMARANG.ID, Magelang – Wali Kota Magelang dr Muchamad Nur Aziz lantang bicara soal tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di tubuh pemerintahan. Praktik KKN diyakini dapat menimbulkan kerugian bagi negara dan rakyat.
“KKN itu wujud paling buruk dan paling ganas dari gejala kemerosotan moral dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia,” sentilnya, di hadapan para ASN dan warga yang mengikuti sosialisasi sosialisasi perundang-undangan dengan tema Pelayanan Publik yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme tahun 2023. Kegiatan yang diadakan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Magelang ini berlangsung di Gedung Wanita Magelang, Rabu (29/3).
Menurut Dokter Aziz, jajaran birokrasi adalah pelaksana administrasi pemerintahan yang memiliki wewenang dalam mengelola aset publik, memberikan layanan publik, dan menentukan kebijakan. Kekuasaan ini memerlukan kontrol untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan menjadi pedoman untuk terciptanya good governance. “Di sinilah konsep kolaborasi pentahelix berperan penting,” sebutnya.
Pentahelix mengusung model kerja sama yang melibatkan peran akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media. Semua dapat menjadi pendorong perubahan sosial.
Sekretaris Disdukcapil Kota Magelang Sri Mulatsih menambahkan, sosialisasi ini dirasa penting sebagai upaya mewujudkan pembangunan zona integritas. Menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBK-WBBM) di OPD-nya.
“Sosialisasi ini untuk mewujudkan mutu pelayanan adminduk yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dalam upaya peningkatan pelayanan masyarakat yang membahagiakan,” ungkap Sri Mulatsih.
Peserta sosialisasi 155 orang yang terdiri unsur Pemkot Magelang, lembaga mitra disdukcapil, camat, lurah, tim penggerak PKK, DPD LPM, LPMK, dan ketua RT/RW se-Kota Magelang. (put/lis)
