alexametrics

Air Mulai Tercemar Limbah Domestik

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, Magelang – Pansus 6 DPRD Kota Magelang menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke UPT Pengolahan Air Limbah Domestik (PAL-D) Dumpoh, Magelang Utara. Kegiatan ini untuk melihat sejauh mana kesiapan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Magelang dalam melayani masyarakat ketika Raperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik disahkan. Saat ini, raperda tersebut sampai tahap finalisasi untuk kemudian dikirim ke pemerintah provinsi.

Ketua Pansus 6 DPRD Kota Magelang Tyas Anggraeni BP menyebut, setelah raperda diketok palu, dinas terkait harus melaksanakan sebaik mungkin. Demikian pula dengan masyarakat. Pasalnya, raperda itu mengatur keharusan menguras septic tank minimal tiga tahun sekali dengan biaya sekitar Rp 170 ribu.

Baca juga:  Siapkan Generasi Emas Kota Magelang

Menurut Tyas, retribusi tersebut sangat terjangkau. Karena besar biaya itu jika dibagi dalam tiga tahun, maka rata-rata pengeluaran untuk pembersihan septic tank per keluarga hanya Rp150 per hari. “Sekarang septic tank tidak boleh secara langsung dan ada spesifikasinya, bukan cubluk,” ujarnya, Selasa, (2/8).

Mengapa demikian ? Kata Tyas, air di Kota Magelang sudah tercemar limbah domestik dan mengandung bakteri Escherichia coli (E-coli). Pencemaran ini bersumber dari buangan air limbah domestik yang meresap melalui tanah. Bila dibiarkan secara terus-menerus, akan mengancam kelestarian alam juga kesehatan manusia. “Kita harus berubah untuk kebaikan masa depan anak, cucu kita nanti,” imbuhnya.

Selain karena rembesan, dijumpai masih ada warga Kota Magelang yang buang air besar sembarangan (BABS). Meski hanya 3 persen dari total penduduk, nyatanya turut mencemari air. “Masyarakat yang masih seperti itu, jangan lakukan itu lagi, karena akan merusak ekosistem dan lingkungan,” pintanya didampingi anggota pansus lainnya, Irina dan Ventje Jehezkiel.

Baca juga:  Belum Ada Positif Covid-19 di Jurangombo Selatan

Wakil Ketua Pansus 6 DPRD Kota Magelang Adi Candra Pamungkas berharap, pemkot  memberikan bantuan pembuatan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) komunal. Lahan yang dipakai IPAL komunal disarankan memakai fasilitas umum, seperti jalan-jalan perkampungan. Sehingga tak perlu pembebasan lahan maupun hibah lahan. “Lokasinya di mana, itu tergantung kesepakatan dengan warga,” imbuh Adi.

Berkaitan dengan kunjungan ke PAL-D Dumpoh, Adi melihat lumpur limbah kering sudah menumpuk. Lumpur yang mengering tersebut sudah menjadi pupuk, dan bisa dimanfaatkan untuk pemupukan tanaman hias. Namun tidak disarankan untuk memupuk tanaman buah dan sayuran, karena mengandung zat besi. “Wali kota harus punya kebijakan, agar ada koordinasi antara DPUPR dengan DLH terkait pemanfaatan hasil lumpur limbah ini,” pintanya.

Baca juga:  Dua Seniman Magelang Ikut Pameran Kartun ASEAN

Sekretaris DPUPR Kota Magelang F Masrur mengaku, peminat layanan limbah tinja terjadwal (L2T2) mulai menggeliat. Sampai saat ini, sudah ada 1000 pelanggan. Ia optimistis, jika raperda tersebut disahkan, jumlah pelanggannya akan bertambah. “Karena kami genjar sosialisasi ke tingkat RT dan RW,” jelasnya. (put/ton)

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya