alexametrics

4.000 Pasangan Belum Miliki Buku Nikah

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, Magelang  – Pemkot Magelang dan Pengadilan Agama (PA) Kota Magelang menandatangani memorandum of understanding (MoU) percepatan pelayanan hukum yang tepat dan memenuhi rasa keadilan. Muaranya kepuasan masyarakat.

“MoU ini sangat urgensi, karena pelayanannya semakin cepat dan mudah. Sehingga urusan-urusan masyarakat di Kota Magelang ini bisa selesai dan dilayani dalam satu tempat,” ungkap Wali Kota Magelang dr Muchamad Nur Aziz, usai penandatanganan MoU, di Ruang Sidang Lantai 2 Setda Kota Magelang, Rabu (6/7).

Selain itu, perjanjian kerja sama yang berlaku tiga tahun ini juga untuk memenuhi pelayanan dasar masyarakat guna meningkatkan sumber daya manusia (SDM). Kemudian mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif.

Baca juga:  Industri Tembakau di Kabupaten Magelang Terus Bergeliat

Ketua Pengadilan Agama Kota Magelang Septianah menyebut, pihaknya turut mendukung sembilan program unggulan Pemkot Magelang. Salah satunya Program Magelang Agamis (Progamis). Ia berharap, masyarakat Kota Magelang agamis, sadar hukum, namun juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dijumpai masih banyak warga yang menikah di bawah tangan atau nikah siri. “Pernikahannya tidak tercatat, padahal hal itu salah, tidak boleh dilakukan. Bahkan merugikan mereka sendiri kalau nggak punya buku nikah,” ungkapnya.

Perkara penetapan isbat nikah di Kota Magelang, kata dia, cukup banyak. Oktober, pihaknya akan melaksanakan isbat terpadu bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), dan Kementerian Agama (Kemenag) Kota Magelang. “Dari data Disdukcapil, warga Kota Magelang yang belum memiliki buku nikah ada 4.000 pasangan,” sebutnya.

Baca juga:  Gunung Tidar Mulai Ramai Peziarah

Dijelaskan, pasangan yang mengikuti sidang isbat terpadu dan pengesahan pernikahannya dikabulkan oleh Pengadilan Agama, akan dikeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa pernikahan  tersebut sah di mata hukum. “Otomatis akan mendapatkan buku nikah dari Disdukcapil, kartu keluarga (KK), kartu tanda penduduk (KTP). Bahkan akta lahir anak akan dikeluarkan pada hari itu juga,” bebernya.

Hal lain terkait dispensasi kawin, pihaknya bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMP4KB). Juga dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) dalam pemberian rekomendasi terkait faktor kesehatan fisik anak di bawah umur. (mg3/mg4/put/lis)

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya