RADARSEMARANG.ID, Magelang – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Magelang menyerahkan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) petikan dan daftar alokasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) tahun anggaran 2022. Penerimanya meliputi satuan kerja (satker) di Kabupaten Magelang, Kota Magelang, dan Kabupaten Temanggung.
Kepala KPPN Magelang Nurhidayat menjelaskan, penyerapan anggaran satker kementerian negara/lembaga sampai 10 Desember 2021 capai Rp 1.637.564.920.725 dari pagu Rp 1.767.692.412.000 atau 92,64 persen. Berarti telah melampaui target penyerapan di triwulan IV sebesar 90 persen.
“Capaian ini bukti kerja keras para pengelola perbendaharaan pada 85 satker di wilayah pembayaran KPPN Magelang,” ujarnya, usai acara di Pendopo Pengabdian, Selasa (14/12).
Namun demikian, dia punya pesan khusus untuk belanja modal. Agar pencairannya segera dilakukan mengingat capaiannya baru 63,59 persen. “Perlu kerja keras, agar waktu yang tersisa dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya,” tandasnya.
KPPN Magelang, kata dia, berhasil menyalurkan 100 persen dana desa bagi seluruh desa di Kabupaten Temanggung. Jumlahnya 266 desa dengan nilai Rp 247.881.825.000, dan 303 dari 367 desa di Kabupaten Magelang Rp 379.208.432.200.
“Yang lebih menggembirakan penyaluran 100 persen untuk 108 desa di Kabupaten Magelang dilakukan di Oktober 2021,” ungkapnya.
Untuk mendukung kegiatan pembangunan sarana dan prasarana fisik, pihaknya mencairkan dana alokasi khusus (DAK) fisik Rp 242.350.304.545 dari pagu Rp 329.611.740.000 atau 73,53 persen. Menurutnya, capaian ini masih di bawah target. Namun potensi untuk mendongkrak cukup besar. Mengingat masih terdapat nilai kontrak yang telah didaftarkan Rp 60.381.524.178. Ia harap semuanya segera direalisasikan. Nilai kontrak tersebut terdiri atas Kabupaten Magelang Rp 31.600.171.549, Kota Magelang Rp 28.774.182.608, dan Kabupaten Temanggung Rp 7.170.021.
Sementara untuk tahun anggaran 2022, pagu anggaran yang dikelola KPPN Magelang sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara seluruhnya Rp 2.817.747.997.000. Naik 2,98 persen dibandingkan alokasi tahun 2021. Pagu itu terdiri dari alokasi belanja satker kementerian/lembaga Rp 1.842.736.967.000. meliputi belanja pegawai Rp 987.168.395.000, belanja barang Rp 652.624.790.000, belanja modal Rp 201.423.782.000, dan belanja bantuan sosial Rp 1.520.000.000.
Selanjutnya untuk alokasi dana TKDD Rp 975.011.030.000. meliputi DAK fisik Rp 335.899.950.000, dan dana desa Rp 639.111.080.000. (put/lis)
