alexametrics

Ajak Parpol Bersinergi, Wali Kota Magelang: Jangan Ada Sengit Secara Jiwa

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, Magelang — Wali Kota Magelang dr Muchamad Nur Aziz inginkan semua partai politik (parpol) akur. Harmonisnya hubungan antarparpol diyakini mampu membawa perubahan besar pada kemajuan kota. Dia tidak ingin, masih tersisa riak atas perbedaan pilihan pada kontestasi pilkada tahun lalu.

“Jangan ada sengit secara jiwa,” pesan dokter Aziz saat menjadi narasumber pada forum diskusi politik yang diselenggarakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Magelang, di Hotel Sriti, Rabu (27/10).

Kebencian yang terpelihara akan berdampak pula terhadap masyarakat. Dikhawatirkan aspirasi mereka menjadi tak sampai. Maka, parpol dan eksekutif harus bersinergi untuk memberi kemanfaatan kepada masyarakat. Ia juga ingatkan, ketika berpolitik tidak boleh baper alias terbawa perasaan.

Baca juga:  Bongkar Kasus Narkoba, Tiga Anggota Polres Magelang Kota Dapat Penghargaan

“Politikus itu adalah orang yang senang memikirkan nasib orang lain. Politikus itu relawan kebaikan. Ayo bersatu berbuat kebaikan,” ajaknya.

Tidak dipungkiri, Pemkot Magelang juga memberikan bantuan hibah kepada parpol. Nilainya bervariasi. Hibah bantuan keuangan itu diambil dari APBD. Ia minta agar dijadikan perhatian, dan mampu mempertanggungjawabkan peruntukannya.

Kepala Kesbangpol dan Linmas Kota Magelang Agus Satiyo Hariyadi mengundang 40 orang dari perwakilan parpol untuk mengikuti acara ini. Dengan tujuan meningkatkan kapasitas pemahaman aturan di bidang politik. Berkaitan dengan bantuan politik.

Hadir sebagai narasumber pemeriksa madya pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Ana Muftiani. Ia memberikan penjelasan tentang laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan parpol.

Baca juga:  Ekonomi Sulit, Owner New Armada Lakukan Efisiensi

Menurut Ana, parpol wajib melaporkan SPJ kepada BPK setahun sekali untuk diaudit. Paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berakhir. Audit tersebut berkutat pada penggunaan bantuan keuangan politik yang bersumber dari APBD. (put/lis)

 

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya