alexametrics

Untidar Raih Predikat Informatif

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, Magelang – Universitas Tidar (Untidar) menerima penghargaan sebagai perguruan tinggi negeri (PTN) dengan predikat informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2021 oleh Komisi Informasi Pusat (KIP).

“Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada seluruh pengelola informasi dan dokumentasi (PID) Untidar atas diraihnya predikat informatif. Ini menunjukkan upaya yang optimal dalam mewujudkan berbagai inovasi yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik,” ucap Rektor Untidar Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin usai menerima penghargaan secara virtual.

Arifin mengaku perolehan ini tentu sangat membanggakan. Pasalnya, di tahun 2020 hanya menduduki predikat cukup informatif. Tahun ini berhasil menduduki predikat informatif atau naik dua tingkat sekaligus dengan langsung meloncati predikat menuju informatif.

Baca juga:  Sah, Pilkada Kota Magelang Tanpa Calon Perseorangan

Ia mengaku akan terus mengembangkan berbagai inovasi dalam upaya mencapai standar pelayanan informasi publik yang ideal. Di antaranya pembuatan sub website yang menjadi jendela daftar informasi publik yang bisa diakses oleh siapa saja.

Untidar juga memanfaatkan media sosial instagram PPID untuk diseminasi informasi, dan penggunaan sistem barcoding sebagai representasi efektivitas dan efisiensi bagi masyarakat.

Arifin mengatakan di masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, PPID Untidar meminimalisasi permohonan informasi secara tatap muka. Aplikasi WhatsApp dan email menjadi pilihan sebagai media tanya jawab antara pemohon informasi dengan petugas.

Setiap whatsapp dan email yang masuk, akan dijawab tak lebih dari 1 x 24 jam oleh petugas. Kesemua inovasi ini bermanfaat bagi publik, dengan adanya pengembangan ini lebih efisiensi memberikan informasi.

Baca juga:  Pengendara Ikut Heningkan Cipta di Jalan

Menurut Ketua Komisi Informasi Pusat Gede Narayana, penganugerahan keterbukaan informasi publik diberikan kepada badan publik.

“Penganugerahan ini bukan ajang yang dimaknai sebagai kontestasi antarbadan public. Tetapi harus kita maknai sebagai tolok ukur impelementasi keterbukaan informasi publik di tanah air. Kuncinya ada pada kualifikasi, bukan peringkat dan nilai suatu badan publik,” ujar Gede Narayana dalam laporannya. (rfk/lis)

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya