alexametrics

Pengusaha Sambut Baik Rencana Pembekuan Sementara Bukti Lulus Uji

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, Magelang – Raperda tentang pengujian kendaraan bermotor masih digodok. Tapi isinya sudah menggaung ke mana-mana. Salah satunya soal rencana pembekuan sementara bukti lulus uji. Jika payung hukum itu disahkan, pengusaha angkot dan angkutan barang tidak akan lagi pusing memikirkan denda keterlambatan KIR.

Sebenarnya, pembekuan sementara bukti lulus uji telah diamanatkan undang-undang (UU). Bahwa tiap kendaraan yang tidak beroperasi, agar dilaporkan ke Dishub untuk mendapatkan kebijakan khusus itu.

Kepala Dishub Kota Magelang Candra Wijatmiko Adi mengaku sudah menyosialisasikan hal tersebut. Pengusaha dan awak angkutan menyambut positif. Bahkan sudah banyak yang mendaftar. Padahal program itu belum berjalan. “Tetap kita tampung untuk pendataan,” tuturnya, Rabu, (25/8/2021).

Baca juga:  Pagerwesi Pagari Jiwa

Kebijakan seperti itu, menjadi angin segar bagi pelaku usaha angkutan. Apalagi dalam situasi pandemi Covid-19, pengusaha maupun sopir merasakan keringnya penghasilan.

Kasi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dishub Kota Magelang Ridho Mustofa menjelaskan, pembekuan sementara bukti lulus uji diberikan hanya pada sebab tertentu. Yakni bagi kendaraan yang sedang dalam perbaikan, maupun terbengkalai tidak dioperasionalkan.

“Perbaikan itu bisa karena kendaraan terlibat kecelakaan berat, sehingga butuh waktu yang lama untuk perbaikan, sampai melewati masa uji KIR,” tuturnya.  Ketika mendapat dispensasi itu, kendaraan tidak wajib diuji-KIR-kan. Meski dalam aturan uji KIR kendaraan dilakukan tiap enam bulan sekali. Atau setahun dua kali.

Dengan pembekuan sementara bukti lulus uji, buku KIR dan sertifikat tanda uji KIR akan ditahan dishub. Sampai dilakukan pengaktifan kembali.  “Kita tahan, supaya sopir nggak operasional di jalan,” tuturnya.

Baca juga:  Tertib Arsip Bebas Konflik

Penguji Kendaraan Bermotor Dishub Kota Magelang Soleh Achirudin menegaskan, kelonggaran ini hanya untuk perbaikan kendaraan. Jika setelah mendapat dispensasi malah disalahgunakan, pembekuan bisa dicabut. Polisi juga berhak menilang. (put/lis)

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya