alexametrics

Pemkot Magelang Beri Bantuan Iuran JKN-KIS

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, Magelang – Pandemi Covid-19 betul-betul memukul perekonomian warga. Tak sedikit yang kehilangan pekerjaan ataupun dirumahkan hingga tak memiliki penghasilan. Apalagi selama PPKM Darurat dan PPKM Level 4. Diduga hal ini yang menyebabkan sedikitnya 7.000 warga Kota Magelang yang menjadi peserta mandiri Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) menunggak iuran. Mereka adalah peserta mandiri kelas 1, 2, dan 3.

Kabid Perluasan Pengawasan dan Pemeriksaan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Magelang Nugroho Teguh merinci, ribuan peserta mandiri yang menunggak itu terdiri atas 1.500 peserta kelas 1, 1.800 peserta kelas 2, dan 3.700 peserta kelas 3. Tunggakan mereka variatif. Mulai dari 1-24 bulan. “Sesuai ketentuan, apabila menunggak lebih dari 24 bulan, perhitungan tunggakannya adalah 24 bulan,” jelasnya kepada Jawa Pos Radar Semarang.

Dia menyarankan kepada peserta segera melunasinya. Jika tidak, peserta akan kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan. Namun Pemkot Magelang, kata Nugroho, punya komitmen tinggi dalam memberikan perlindungan jaminan kesehatan bagi warga. Karena itu, jika peserta memang tidak memiliki kemampuan membayar iuran secara mandiri, supaya mengajukan ke Dinas Kesehatan (Dinkes) menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI). Iuran bulanan akan dibayarkan oleh pemerintah. “Itu sesuai komitmen pemkot bahwa seluruh warga punya JKN-KIS, sehingga tercapai universal health coverage (UHC),” katanya.

Baca juga:  Akhir Pekan Diprediksi Jadi Puncak Kunjungan Wisata di Magelang

Dia menyadari, di lapangan kerap terjadi kendala. Banyak peserta JKN-KIS kelas 3 yang benar-benar tidak mampu melunasi tunggakan iuran. Di sinilah butuh peran banyak pihak untuk membantu.

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Magelang terbuka bagi warga yang ingin beralih ke peserta PBI. Namun prioritas pemerintah adalah mengalihkan peserta mandiri kelas 3.

Kasi Pelayanan Kesehatan Dinkes Kota Magelang Mimin Triyanti mencatat, selama pandemi terjadi peningkatan permohonan pengalihan peserta mandiri ke PBI. Rata-rata per hari ada 3-5 warga yang mengurus. “Kalau ada tunggakan, kami tidak bisa memfasilitasi. Kami edukasi untuk membayar tunggakan terlebih dulu, jika masih mampu melunasinya,” terangnya.

Tapi, diakui, tidak semua dari mereka punya kemampuan itu. “Ada beberapa kasus, benar-benar nggak mampu melunasi, karena dia lansia, tidak punya keluarga. Kami sempat membantu dengan cara buka donasi. Tapi itu hanya insidentil, tidak selamanya bisa mengandalkan cara seperti itu,” beber Mimin. (put/ton)

Baca juga:  Anak Wali Kota Magelang Kalah di Hitung Cepat

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya