alexametrics

Rasionalisasi dan Evaluasi THL Hak Prerogatif Wali Kota

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, Magelang – Wali Kota Magelang dr Muchamad Nur Aziz berikan klarifikasi terkait rasionalisasi sejumlah tenaga harian lepas (THL) di beberapa OPD Pemkot Magelang. Yang menyebabkan THL diberhentikan sebelum masa kontrak selesai.

Ia menjelaskan itu upaya mempercepat terwujudnya Magelang yang lebih baik. Maka beberapa kebijakan yang membawa arah perubahan dalam pembangunan pada periode jabatannya dilaksanakan. Meskipun kebijakan itu kurang populis. “Saya memang memberikan kebijakan, agar THL ini dilakukan evaluasi,” ujarnya, kemarin.

Mendengar jawaban dari sekda hal itu bisa dilakukan, ia instruksikan agar disegerakan. Kalau memang sesuai aturan. Permintaannya itu diterjemahkan oleh sekda, selanjutnya ditindaklanjuti oleh kepala OPD. Tapi ia memastikan sebelum rasionalisasi, ada evaluasi kinerja.  “Ini semua sudah dikaji. OPD memberikan datanya, karena sudah melakukan evaluasi, dan seleksi,” jelasnya.

Baca juga:  Pemkot Magelang Pasang Wifi Gratis di Semua RW

Dia menegaskan keinginannya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Terutama dalam peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Serta daya saing daerah. “Insya Allah, saya tidak punya tendensi apa-apa, selain ingin Kota Magelang ini lebih baik. Termasuk pekerja-pekerjanya, pelayan masyarakatnya, dan termasuk saya juga,” ungkapnya mengajak THL aktif untuk meningkatkan etos kerja.

Sekda Kota Magelang Joko Budiyono menjelaskan, THL bisa disebut juga sebagai penyedia jasa perorangan. Upah mereka berasal dari pos-pos belanja jasa. Pada kegiatan masing-masing OPD. “Mereka (THL- Red) bukan pegawai,” jelasnya.

Bila kebijakan wali kota menginginkan evaluasi THL selaku penyedia jasa, kata Joko, secara normatif hal itu bisa dilakukan. Itu hak prerogatif wali kota. Di samping itu, wali kota adalah kepala pemerintahan yang juga jadi pemegang kekuasaan pengelolaan APBD.

Baca juga:  Kera Gunung Tidar Turun ke Jalan

“Sehingga wali kota bisa menetapkan kebijakan terkait pelaksanaan APBD,” imbuhnya. Ia pun menyampaikan proses rasionalisasi ini tidak ada dikotomi wilayah asal. Dari kota, maupun kabupaten. “Jadi rasionalisasi terhadap sejumlah THL ini dilakukan dalam beberapa langkah evaluasi,” sebutnya.

Pertama, mendata THL berusia di atas 58 tahun. “Ini sama saja sudah masuk usia pensiun,” ucapnya. Kemudian evaluasi kinerja. “Mana THL yang berkerja tidak disiplin, mana yang bekerja seenaknya sendiri, maka hal ini menjadi pertimbangan dilakukan rasionalisasi,” pungkasnya.

Diketahui, Rabu, (5/5/2021) pukul 13.00, Wali Kota Magelang dr Muchamad Nur Aziz memenuhi panggilan DPRD Kota Magelang dalam rapat dengar pendapat. Dokter Aziz didampingi Sekda Joko Budiyono, Kepala Satpol PP Kota Singgih Indri Pranggana, Kepala Disnaker Gunadi Wirawan, dan Kepala Bagian Hukum Maryanto.

Baca juga:  Hasil Jual Sawah Ditabung, Menangkan Undian Mobil

Rapat tersebut juga dihadiri paguyuban THL. Sebelumnya telah audiensi dengan Ketua DPRD Budi Prayitno, Wakil Ketua DPRD Bustanul Arifin dan Dian Mega Aryani, serta Komisi A, B, C. Mereka berdialog sejak pagi dan berakhir pukul 11.30. Namun mereka kembali masuk ke ruang rapat DPRD saat wali kota datang.  (put/lis)

 

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya