Kabupaten Magelang Zona Merah Radikalisme

158
PAPARKAN KRIMINAL : Kapolres Temanggung AKBP Muhamad Ali saat jumpa pers di Mapolres Temanggung (31/12).(TABAH RIYADI / JAWA POS RADAR KEDU)
PAPARKAN KRIMINAL : Kapolres Temanggung AKBP Muhamad Ali saat jumpa pers di Mapolres Temanggung (31/12).(TABAH RIYADI / JAWA POS RADAR KEDU)

RADARSEMARANG.ID, MUNGKID – Kepolisian Resor Magelang menilai bahwa Kabupaten Magelang merupakan wilayah zona merah radikalisme. Pasalnya wilayah Kabupaten Magelang yang bergunung-gunung menyebabkan pengawasan tidak maksimal.

Hal ini disampaikan Kapolres Magelang AKBP Pungky Bhuana Santoso didampingi Wakapolres Kompol Eko Mardiyanto Selasa (31/12) saat rilis pers akhir tahun 2019. Pungky mengatakan potensi radikalisme berada di wilayah pegunungan.

“Pengawasannya terbatas, kalau misal di daerah perbatasan atau di lereng-lereng pegunungan. Tidak seperti di kota. Di kota itu banyak penduduk, banyak masyarakat, banyak yang mengawasi. Tetapi kalau misal di lingkaran pesisir, pinggiran itu kan tidak banyak orang tahu, sehingga mereka berharap bisa menyusup di sana,” katanya.
Pungky menuturkan, meski Kabupaten Magelang termasuk zona merah radikalisme, pihaknya tidak mengetahui secara persis titik atau potensi kerawanan berada di kecamatan mana. Sebab, potensi tersebut merupakan ranah Densus 88.

“Kami tidak bisa rinci untuk menjawab. Ini bukan kewenangan kami untuk bisa menjawab, karena data yang kami dapatkan adalah sedikit kesimpulan dari peran Densus yang kami sadur,” ujarnya.

Saat didesak kecamatan yang berpotensi radikal, Pungky enggan membeberkan lebih jauh. Bagi Pungky, itu merupakan ranah Densus. Pihaknya akan menguatkan peran lembaga keagamaan, serta juga tokoh agama. Langkah pertama adalah menyosialisasikan kepada tokoh agama, di masyarakat NU, Muhammadiyah, yang menjadi pilar dari agama Islam di Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut ia juga memaparkan laporan akhir kinerja kepolisian. Pihaknya telah memberikan punishment kepada sembilan anggotanya. Bahkan satu di antaranya diberhentikan tidak hormat sebagai anggota polri.

“Satu anggota yang akan di-PDTH itu merupakan komitmen kami untuk bisa menciptakan anggota yang lebih promoter lagi. Untuk tahun sebelumnya, 2018, ada belasan yang kita sidangkan. Sedang tahun 2019 ada penurunan, ada sembilan anggota saja. Namun tahun 2018 tidak ada pemecatan, hanya tahun ini saja. Yang pemecatan karena disersi, meninggalkan dinas yang tidak bisa dipertanggungjawabkan,” paparnya. (had/lis)