Pemkot Magelang Anggarkan Rp 14 M untuk 28 Ribu Jiwa

190
KESENIAN : Para rehabilitan RSJ Prof dr Soerojo didampingi instruktur menampilkan kesenian kubro usai upacara peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) Tingkat Kota Magelang di halaman RSJ, Selasa (12/11). (PUPUT PUSPITASARI/ RADAR KEDU)
KESENIAN : Para rehabilitan RSJ Prof dr Soerojo didampingi instruktur menampilkan kesenian kubro usai upacara peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) Tingkat Kota Magelang di halaman RSJ, Selasa (12/11). (PUPUT PUSPITASARI/ RADAR KEDU)

RADARSEMARANG.ID, MAGELANG – Pemerintah Kota Magelang telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 14 miliar untuk memberikan jaminan kesehatan bagi warganya. Besar anggaran itu dialokasikan bagi 28 ribu jiwa di tahun 2020 mendatang.

Plt Dinas Kesehatan (Dinkes) Budi Santoso menyebutkan, anggaran tersebut guna membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Jumlah ini meningkatkan sekitar Rp 8 miliar dari tahun 2019.

“Kita tambah karena adanya kenaikan besar premi (iuran JKN-KIS, Red) dan prediksi peningkatan jumlah peserta atau pemohon dari masyarakat miskin,” kata Budi usai mengikuti upacara peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) Tingkat Kota Magelang di halaman RSJ Prof dr Soerojo Magelang, Selasa (12/11).

Budi menyiapkan skenario penambahan 3.000 peserta JKN-KIS segmen penerima bantuan iuran (PBI). Karena itu, anggaran tahun depan lebih besar. Penambahan itu beralasan, sebab masalah ekonomi bersifat dinamis. Masyarakat mampu menjadi tidak mampu. Atau dulu dari peserta mandiri harus beralih ke PBI. Jika mengalami kesulitan ini, ia meminta masyarakat bergegas menghubungi Dinkes.

“Langsung mendaftarkan ke Dinas Kesehatan, agar kita ubah dari peserta mandiri ke PBI. Tidak usah menunggu nunggak, karena kalau tunggakan (iuran, red) kita tidak bisa membantu secara legal formal dengan anggaran daerah,” ungkapnya.

Selama ini, jika ada kondisi masyarakat miskin yang tidak terjamin JKN-KIS karena tunggakan iuran, maka dibantu secara pribadi. “Teman-teman Dinkes, kelurahan, kecamatan, puskesmas semua membantu untuk yang darurat karena nunggak (iuran, Red) tapi harus ke rumah sakit karena menderita TBC, gizi buruk umpamanya, harus dibantu kita upayakan dengan anggaran pribadi. Karena memang secara legal formal pemerintah tidak bisa membantu,” tuturnya.

Selain masalah itu, kata Budi, di tahun 2019 ada peserta PBI yang keluar. Salah satunya karena sudah bekerja dan terjadi peralihan menjadi peserta pekerja penerima upah (PPU). Meski begitu, ia mengimbau kepada masyarakat yang sedang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) utamanya yang berpenghasilan kecil agar segera melapor ke Dinas Kesehatan untuk didaftarkan menjadi PBI.

Wali Kota Magelang Sigit Widyonindito mengingatkan kepada seluruh pelayanan kesehatan di Kota Magelang tidak kendor dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, meskipun sedang mengalami kendala. Misalnya ada keterlambatan pembayaran klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan, dan masalah lainnya.

Terpisah, Direktur RSUD Tidar Kota Magelang Sri Harso menyampaikan bahwa selama ini tidak mengalami kendala pembayaran klaim BPJS Kesehatan. Saat ini pihaknya juga sedang pengajuan klaim. “Aman semuanya,” imbuhnya. (put/ton)