alexametrics

Perusuh Bukan Mahasiswa

Dua Molotov Dilempar ke DPRD

Artikel Lain

 

BUKAN MAHASISWA : Petugas kepolisian mengamankan massa diduga provokator yang melakukan kericuhan.
BUKAN MAHASISWA : Petugas kepolisian mengamankan massa diduga provokator yang melakukan kericuhan.

RADARSEMARANG.ID, MAGELANG – Aksi unjuk rasa yang dilakukan gabungan mahasiswa, pelajar SMA/SMK dan masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Magelang Bergerak di depan Gedung DPRD Kota Magelang, Kamis (26/9) berakhir ricuh. Kericuhan terparah terjadi usai para mahasiswa selesai menyuarakan aspirasi di depan Gedung DPRD dan kembali ke posko masing-masing. Kericuhan dan pengrusakan bahkan menjalar hingga ke dalam gedung pemerintahan Kota Magelang.

Sejumlah fasilitas publik seperti pos penjagaan pintu gerbang Pemkot Magelang rusak parah, jendela dan pintu kaca hancur, pot tanaman dan lampu-lampu dirusak, bahkan rambu-rambu lalu lintas dicabut dan dilempar ke dalam kantor Pemkot Magelang. Bahkan kericuhan ini menyebabkan seorang petugas Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Magelang terluka parah di bagian mata akibat lemparan batu dan dikeroyok oleh massa.

KORBAN RUSUH : Seorang petugas Dishub yang terluka sedang dievakuasi untuk mendapatkan perawatan
KORBAN RUSUH : Seorang petugas Dishub yang terluka sedang dievakuasi untuk mendapatkan perawatan

Beberapa perusuh akhirnya diamankan oleh para petugas. Tepat pukul 17.15 WIB, petugas kepolisian berhasil memukul mundur para perusuh seraya menangkap perusuh yang diduga sebagai provokator. Mereka yang ditangkap, kemudian dikumpulkan di area halaman Pemkot Magelang dan sebagian besar merupakan pelajar SMK.

Baca juga:  Disabilitas Belajar Bisnis Digital

Dirpamobvit Polda Jateng Kombes Pol Suparyono mengatakan, mereka yang diamankan ada sekitar 42-an orang.“Sementara dibawa ke polres untuk dimintai keterangan. Kurang lebih ada 42-an. Mereka dari berbagai ada yang pelajar, ada yang wiraswasta atau yang sudah lulus. Ada yang pelajar, mahasiswa nggak ada,” katanya.

Kericuhan sebenarnya mulai terjadi sejak di tengah-tengah aksi pernyataan sikap Aliansi Magelang Bergerak. Sejumlah penunggang gelap menjadi provokator dengan melempari gedung DPRD Kota Magelang dari tembok batas luar. Bahkan ada dua bom molotov yang dilemparkan ke dalam halaman gedung DPRD. Sejumlah orang melempari gedung DPRD dengan batu-batu yang rupanya sudah dipersiapkan. Bahkan terlihat sejumlah massa menaiki tembok keliling gedung DPRD dan merusak serta mencabuti bangku taman.

Petugas kepolisian dengan sigap membentengi dengan tameng sehingga batu yang dilempar para perusuh tidak sampai ke gedung DPRD. Massa mahasiswa kemudian berusaha menenangkan dengan mengajak kembali satu barisan.

Baca juga:  Kapolda Jateng dan Pangdam Naik Moge Cek Pospam Kesiapan Nataru

Buntut adanya aksi kerusuhan yang terjadi usai aksi damai, disayangkan oleh Aliansi Magelang Bergerak. Koordinator Umum Aksi, Siam Khoirul Bahri menjelaskan, aksi damai yang dilakukannya bertujuan untuk menyampaikan aspirasi kepada DPRD Kota Magelang agar menolak undang-undang (UU) KPK dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), RUU Pertanahan, RUU Minerba, impunitas terhadap fungsi maksimal KPK, dan kebakaran hutan akibat dominasi agresif korporasi. Siam juga menyoroti adanya penangkapan dan kriminalisasi aktivis pro-demokrasi, serta militeralisasi terhadap bangsa West Papua. “Semua ini merupakkan realitas sosial-politik yang berlangsung hari-hari ini.  Kontroversi menyoal RKUHP berakibat fatal pada menyempitnya demokratisasi,” katanya.

Ketua DPRD Kota Magelang Budi Prayitno yang menemui massa aksi menjelaskan bahwa sesuai tugas pokok dan fungsi, pihaknya akan menyalurkan dan menyampaikan aspirasi ini ke pusat. Budi mengaku sudah membaca dan memahami tuntutan massa yang sudah dikirimkan kepada pihaknya. “Demokrasi mengizinkan aspirasi siapapun disampaikan ke dewan. Sah dalam demokrasi asalkan aksi ini berjalan tertib dan sesuai peraturan perundangan,” tegasnya.

Baca juga:  Rasionalisasi dan Evaluasi THL Hak Prerogatif Wali Kota

Sementara di Wonosobo, aksi demo mahasiswa di depan Gedung DPRD Wonosobo berlangsung damai. Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Wonosobo (AMW) menuntut DPRD agar mau menandatangani sejumlah petisi.

Koordinator lapangan, Muhammad Lijamunnufus mengatakan, aksi ini dilakukan untuk mendukung kajian ulang beberapa pasal yang masih bermasalah dan multitafsir dalam KUHP. Misalnya, pasal terkait penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat presiden, wakil presiden dan p. Selain itu, pasal terkait tindak pidana korupsi.

“Pasal tentang pidana korupsi berdasarkan draft RKHUP justru memiliki hukuman yang lebih ringan dari pada pasal-pasal yang ada dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” katanya saat ditemui.

Aksi yang berjalan damai menuai pujian dari sejumlah aparat dan pejabat yang hadir di tengah kerumunan. “Saya sangat mengapresiasi pada aksi ini, yang dilakukan tanpa chaos. Respect pada temen temen mahasiswa,” kata Ketua DPRD Afif Nurhidayat yang menemui mahasiswa itu. (had/git/ton)

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya